Terasmedia.co Jakarta – Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini tak membantah tentang adanya bukti-bukti transfer oleh Caleg DPRD Lebak kepada oknum PPK. Akan tetapi, kata Dewi, transaksi yang pernah dilakukan sudah dia selesaikan.
“Kalau yang masih lolos dilantik dan ada bukti transaksinya sdang dijadwalkan untuk klarifikasi oleh divisi sdm dan hukum. Sedang kita jadwal untuk proses klarifikaasinya atau bisa hubungi bagian SDM Iim Muhahemin untuk jadwal klarifikasi PPK terduganya, ” kata Dewi lewat pesan WhatsAapnya, Rabu (29/6/2024)
Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengaku sangat berterimakasih tentang informasi adanya dugaan ketikdak profesionalan oknum penyelenggara KPU Lebak dan PPK karena telah menerima aliran dana dari Caleg DPRD Lebak. Menurut Lolly pihaknya akan segera melakukan pengecekan laporan ketidak profesionalan dan pelanggaran penyelenggara pemilu di Lebak.
“Terimakasih informasi yang diberikan oleh rekan-rekan Media, saya akan cek laporan ya. Nanti selanjutnya akan diinformasikan ya, ” kata Lolly lewat pesan WhatsAapnya, Rabu (29/5/2024)
Sebelumya, Koordinator Jaringan Edukasi dan Advokasi Pemilu Provinsi Banten Mmaslam Danur mengatakan akan mempelajari beredarnya temuan tentang bukti-bukti transfer Caleg DPRD Lebak kepada oknum panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). Kata Danur, seandainya cukup bukti, dia akan melaporkan temuan kucuran dana kepada penyelenggara pemilu itu ke Kepolisian atau Kejakksaan agar mereka segera diproses.
“Tentu temuan-temuan bukti transfer yang kita dapat akan dipelajari dan dikumpulkan. Kemudian temuan ini akan kita laporkan ke Kepolisian atau kejaksaaan agar ditindak lanjuti atau diproses. Sehingga ke depan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan PPK di Lebak atau Banten tidak gegabah dalam menyalagunakan weweangnya,” kata Koordinator Jaringan Edukasi dan Advokasi Pemilu (Jejak Pemilu) Provinsi Banten, Malam Danur lewat sambungan selulernya, Selasa (28/5/2024)
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mengaku memiliki bukti tentang oknum Komisioner KPU dan empat (4) orang Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) diduga terima uang ratusan juta rupiah. Kata Musa, pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan peristiwa tidak profesional tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
“Ini sangat memperihatinkan dan gawat untuk demokrasi di Indonesia karena telah tercoreng oleh Ketua KPU Lebak dan PPK yang tidak profesional menerima ampau atau Terima suap. Saya memiliki bukti transfer ke PPK dan bentuk ketidak profesionalan penyelenggara pemilu di Lebak, ” kata Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah saat dihubungi lewat sambungan selulernya, Selasa (28/5/2024)
Lebih lanjut, politisi berlatar belakang ka’bah tersebut juga sempat melaporkan kejadian tentang temuan di lapangan terkait PPK Warunggunung yang diduga melakukan kejahatan penggelembungan suara terhada partai tertentu di Kabupaten Lebak. Kata Musa, ini bentuk ketidak telitian dan pembiaran KPU terhadap laporan temuan masyarakat.
“Padahal PPK Warunggunung sudah terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik sesuai keputusan Bawaslu Provinsi. Tapi malah anggota PPK berinisial ALM tetap lolos dan aman bekerja sebagai PPK di Warunggunung, ” tegas Musa.
Menurut Musa, pihaknya juga sempat ditanya oleh Ketua KPU Lebak tentang bukti-bukti yang dia laporkan. Karena menurut pengakuan Musa, KPU akan segera melakukan eksekusi laporan dia seandainya memiliki bukti yang lengkap.
“Ada engga bukti transfer ke oknum PPK Warunggunung berinisial ALM tersebut, kalau ada enak kita bisa langsung eksekusi. Karena ada surat sakti dari oknum pimpinan DPRD Lebak, maka oknum PPK Warunggunung itu tetap lolos, ” beber Musa menirukan suara dari oknum KPU yang diduga melanggar kode etik dan diduga menerima suap.
“Chatingan PPK ada semua di saya, mereka mengakui kejahatanya yang telah dilakukan. Saya serius tidak akan main-main dan akan melaporkan kejadian ini agar di kemudian hari tidak terjadi lagi” tambah Musa.
Dikatakan Musa, selain Ketua KPU Lebak, dia juga akan melaporkan salah satu komisioner KPU berinisial (D) yang diduga terlibat dalam pungli kepada salah satu caleg DPRD kabupaten Lebak sebesar 400 juta. Kata Musa, kendati uang tersebut sudah ada pengembalian namun dugaan pelanggaran kode etik sebagai komisioner KPUD Lebak telah terjadi.
“Saya memiliki bukti trNsfer melalui rekening orang terdekat (D) dan bukti chating,” tegas Musa dengan penuh keyakinan bahwa laporan yang akan dilayangkan ke DKPP bisa diterima.
Untuk diketahui, beredar di kalangan whatsap Wartawan beberapa bukti transfer dari rekening BH ke rekening ALM dan AS dengan bermacam-macam keterangan. Selain bukti tranfer, terdapat juga juga kwitansi pembayaran senilai Rp 24.45000 juta rupiah yang diberikan oleh BH.
