Dirjen Planologi Kehutanan dan PJ Bupati Lebak Diminta Bongkar Status Kawasan Diklaim Milik PT SBJ

Dirjen Planologi Kehutanan dan PJ Bupati Lebak Diminta Bongkar Status Kawasan Diklaim Milik PT SBJ I Teras Media
Keterangan foto : Sekjen Mata hukum Mukhsin Nasir saat berada di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/3/2024)

Terasmedia.co Jakarta – Kasus Tambang emas PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ) yang disegel oleh GAKKUM KLHK sampai saat ini, masih menjadi polemic dan belum ada kepastian hukum dalam penangannya. Hal tersebut kembali mendapat sorotan dari Sekjen Matahukum Mukshin Nasir terkait status tanah yang dijadikan tambang emas di Kampung Cikoneng, Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Lebak.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

“Saya mempertanyakan tentang status tanah yang dijadikan tambang emas oleh PT SBJ di Desa Warungbanten, Kecamatan Cibaber, Lebak apakah ini murni milik Perusahaan apa hanya klaim saja bahwa itu tanah miliki oknum Masyarakat yang tidak bertanggung jawab,’’ kata Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir saat , Rabu (13/3/2024)

Lebih lanjut kata Mukhsin, pihaknya mendapatkan beberapa laporan dari sumber yang bisa dipertanggung jawabkan tentang status tanah yang digunakan area tambang oleh PT SBJ. Mukhsin menyebut bahwa wilayah yang dijadikan area tambang oleh PT SBJ masih peninggalan PT ANTAM.

“Coba saja cek tentang izin resmi Perusahaan PT SBJ, apakah sudah punya izin pinjam pake Kawasan atau tidak, dan status tanah itu merupakan Kawasan negara apa bukan,’’ sebut Mukhsin.

Maka dari itu, kata Mukhsin agar kasus ini tidak berlarut-larut dan banyak menjadi atensi public, pihaknya meminta Pemda Lebak melalui PJ Bupati Iwan dan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK untuk membuka status tanah tersebut. Kata Mukhsin, apakah status tanah itu berada di dalam area Kawasan hutan atau peninggalan PT ANTAM.

“Ini harus segera dilakukan pemetaan kawasan agar pihak GAKKUM yang sempat menyegel memberikan kepastian hukum. Sehingga Masyarakat tidak menganggap bahwa penyidik GAKKUM KLHK main-main tentang penyegelannya atau sekedar gagah-gagahan. GAKKUM KLHK jangan memberi ruang terjadinya polemic seperti yang terjadi sekarang karena kepastian hukum disebabkan oleh tata batas kawasan,’’ tutur Mukhsin dengan menyebut bahwa penyidik GAKKUM yang menangani kasus PT SBJ kaleng-kaleng.

Dikatakan pria berbadan kecil yang kerap menghisap rokok filter tersebut bahwa Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK memiliki database status tanah yang dijadikan tambang emas oleh PT SBJ. Mukhsin menyebut, dari database tersebut akan muncul secara otomatis dalam keterangan PETA, apakah itu statusnya milik PT ANTAM atau punya Masyarakat sebagaimana klaim pengakuan PT SBJ.

“Pemda Lebak melalu PJ Bupati dan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK harus membongkar status tanah yang diklaim PT SBJ. Semua itu akan terlihat jelas bila datrabase itu dibuka. Sehingga kepastian hukum kasus ini bisa jelas,’’ papar Mukhsin.

Pria yang kerap disapa Daeng tersebut juga menyakini bahwa tanah yang dipergunakan oleh PT SBJ bukan milik Masyarakat. Alasannya kata Mukhsin, lokasi tersebut berada di Cikotok, padahal seperti yang kita ketahui semua, Cikotok merupakan bekas peninggalan PT ANTAM dan dititikan kepada Pemda Lebak.

“Lokasi Tambang Emas PT SBJ berada di Cikotok seperti yang kita ketahui, Cikotok merupakan area bekas peninggalan PT ANTAM yang dititipkan kepada Pemda Lebak. Tujuanya untuk dikembalikan sebagai kawasan konservasi atau wisata. Pertanyaan saya, kenapa PT SBJ bisa lolos naik ke Kawasan Cikotok karena tidak mungkin pemerintah daerah tidak mengetahuinya,’’ ungkap Mukhsin.

Demikian kata Muksin, pihaknya menyebut bahwa GAKKUM KLHK tidak mungkin tidak mengetahui soal status kawasan tambang emas di Cikotok. Menurut Mukhsin, jika penyidik GAKKUM KLHK tidak mengetahui, tentu hal itu sangat aneh, karena wilayah Cikotok itu merupakan area pertambangan emas yang pertama dimiliki Indonesia dari peralihan penguasaan Belanda dan Jepang.

“Tidak mungkin lah GAKKUM KLHK tidak mengetahui kawasan tambang Emas Cikotok, padahal Cikotok tambang emas pertama milik Indonesia warisan dari Belanda dan Jepang kemudian dilanjutkan oleh PT ANTAM sebagai bagian dari BUMN,’’ ucap Mukhsin.

Dijelaskan Mukhsin, lewat sumber yang dia bisa pertanggung jawabkan bahwa pada tahun 2019 tim GAKKUM KLHK dengan tim ESDM, Pemprov Banten, dan Pemba Lebak sempat menghentikan kegiatan pertambangan emas di Cikotok. Alasannya karena kawasan Cikotok harus kembali menjadi kawasan wisata, tapi yang terjadi Sekarang malah kawasan Cikotok kembali dijamah oleh oknum-oknum yang melakukan pertambangan emas illegal atau PETI.

“Saya mendukung pernyataan PJ Bupati Lebak Iwan yang menyebut bahwa Lebak Selatan yaitu Bayah akan dijadikan pusat ekonomi. Salah satu contoh kongkret beliau harus bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di pertambangan emas PT SBJ di Cibeber,’’ ujar Mukhsin.

Mukhsin juga menyinggung tentang adanya addendum antara PT ANTAM dengan Pemda Lebak tentang penyerahan kawasan Cikotok di tahun 2006. Kata Mukhsin, apa yang terjadi di pertambangn PT SBJ, baik soal pengegelan oleh GAKKUM KLHK dengan dalih dugaan pencemaran lingkungan dan soal SBJ dengan pihak Kodim 0603 Lebak, memurut Mukhsin, itu semua bukan persoalan mendasar.

“Masa izin eksploitasi pertambangan emas berada di Cikotok,’’ sebut Mukhsin.

“Yang paling mendasar bila Kepolisian, Kejaksaan bisa membuka keabsahan status kawasan tambang yang diklaim milik PT SBJ karena itu akan menjadi penegakan hukum yang bermanfaat. Demi melindungi kawasan hutan sebagai aset kekayaan sumber daya alam dan menyelamatkan ancaman terjadinya degradasi hutan serta ekosistem hayati kekestarian kawasan hutan tersebut,’’ tutup Mukhsin Nasir.

PAKAR HUKUM PIDANA dari TRISAKTI

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar buka suara tentang penegakan hukum terkait tambang emas PT SBJ di Lebak. Menurut Fickar, selain pelaku utama, ada pelaku yang menjalankan perintahnya atau yang membantu usaha tambang emas yang memang bermasalah. Kata Fickar mereka bisa kena pasal 55 junto 56 KUHP dan bisa diproses hukum.

“Sementara itu, penyidik GAKKUM KLHK bisa segera menetapkan pelaku utama kalau memang mereka kabur dan segera tetapkan mmenjadi tersabgka. Kalau pelaku utama dipanggil dua kali tetapi tidak datang nyatakan BURON dan identutasnya bisa disebarkan melalui Interpol,’’ kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, Rabu (21/2/2024)

Disinggung tentang adanya oknum TNI dari Kodim 0603 Lebak dan Anggota Puspom TNI yang berkeliaran di lokasi tambang emas PT SBJ dan diduga menyebabkan terhambatnya penyidikan oleh GAKKUM KLHK. Kata Fickar. Seandainya mereka terlibat dalam perizinan, mereka bisa bagian dari pelaku utama juga.

“Kalau mereka terus berada dilokasi atau ikut membekengi, maka oknum TNI dari Puspom dan Kodim 0603 Lebak bisa dissebut bagian dari pelaku pembantu yang ikut mengamankan bisa dijerat dengan pasal 55 junto 56 KUHP,’’ jelas Fickar.

RESPON Komisi III DPR RI

Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi memberikan perhatian khusus terhadap aktifitas tambang emas milik PT Samudera Banten Jaya (SBJ) yang berada di Kampung Cikoneng, Desa Warung Banten, Kecamatan Ciibeber, Lebak. Hal tersebut kata Adde Rosi lantaran banyaknya aspirasi yang sering disampaikan oleh masyarakat ketika dia sedang mengadakan reses di sekitaran wilayah tambang tersebut.

“Keberadaan dan aktifitas tambang emas milik PT Samudera Banten Jaya (SBJ-red) memang sering kali menjadi keluhan atau aspirasi warga sekitar ketika saya kunjungi dapil, ” Kata Politisi Golkar tersebut saat dihubungi lewat pesan WhatsAapnya, Kamis (25/1/2024)

Lebih lanjut, ketika disinggung apa keluhan masyarakat, politisi cantik tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sering mengeluhkan tentang adanya pencemaran terhadap mata air. Selain, pencemaran ke aliran sungai, kata Adde Rosi, warga juga sangat ketakutan tentang adanya penuruan stuktur tanah dan menyebabkan bencana alam atau longsor.

“Betul sekali, masyarakat mengeluhkan tentang adanya pencemaran air, pengeroposan dan mungkin bisa berpotensi bencana alam ke depannya,” ucap Legislator dari daerah pemilihan Lebak dan Pandeglang.

Dikatakan Adde Rosi, pihaknya juga meminta penyidik GAKKUM KLHK agar segera bertindak tegas dan teliti untuk menangani tambang emas PT SBJ. Kata Adde Rosi, penindakan bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan mereka dan aturan yang berlaku.

“Saya mendorong agar penyidik GAKKUM KLHK untuk segera menindak tegas dan teliti tambanng emas PT SBJ di Lebak sesuai aturan yang berlaku,” tegas legislator Golkar tersebut.

GAKKUM KLHK

Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku telah mencegah bos dari perusahan tambangan emas milik PT Samudra Banten Jaya (SBJ) ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan tentang dugaan pelanggaran aktifitas tambang emas di Kampung Cikoneng, Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Lebak.

“Untuk peningkatan status perkembangan kasusnya kemarin tiga orang dari PT SBJ yang dipanggil mereka hadir, sementara dua orang lagi untuk pimpinan dari perusaahaan tidak hadir. Makanya kita lakukan pemanggilan ulang untuk kedua orang tersebut, proses terus kita jalankan,” Kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra Taqiuddin saat dihubungi lewat sambungan Whatsapnya, Sabtu (27/1/2024)

Taqiuddin mengakui, proses pemeriksaan atau penetapan tersangka untuk aktifitas tambang emas milik PT SBJ memang tidak semudah yang sudah direncanakan. Namun, Kata Taqiuddin, pihaknya telah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan surat kepada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Profesor Reda Manthovani agar petingggi dari perusahaan tambang emas PT SBJ tidak keluar negeri.

“Kita telah layangkan surat kepada Jamintel Kejagung Profesor Reda Manthovani agar Direktur dan Komisaris dari tambang emas PT SBJ tidak pergi keluar negeri,” ucap Taqiuddin.

Dijelaskan oleh Taqiuddin, pihaknya memastikan untuk proses penyidikan dan penetapan tersangka tambang emas PT SBJ di Lebak tetap berlanjut. Kata Taqiuddin, pihaknya bersama penyidik yang lain pasti akan memberikan yang terbaik.

“Nanti kita informasikan untuk perkembangan selanjutnya, baik itu tersangka ataupun yang lainya. Nanti kalau yang kedua kali pemanggilan tidak hadir, baru kita lakukan langkah lain kebawah, mudah-mudahan lancar, ” tutur Taqiuddin.

Untuk diketahui sebelumnya, GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipimpin Kepala Seksi Wilayah I Jakarta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dr. Ardhi Yusuf tutun ke lokasi tambang emas PT SBJ untuk meningkantkan dari status peringatan menjadi perlarangan. Terhitung hari ini tidak boleh ada lagi aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan PT SBJ karena sudah ada perubahan dari status pengawasan menjadi status penyidikan. Selain itu, dalam sidang tersebut juga, perlu adanya pengawasan secara ketat terhadap perusahaan PT. SBJ karena disinyalir perusahaan tersebut masih membandel tetap beroperasi meskipun sudah ada penutupan dari KLHK RI.

Pos terkait