TerasMedia.co Jakarta – Konsolidasi semua sumber daya iptek di Tanah Air diyakini mampu memperkuat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga mampu melahirkan inovasi dan invensi unggul sebagai pondasi pokok Indonesia Maju 2045.
Sumber daya iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, anggaran, kapasitas, dan kompetensi riset.
Keyakinan itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, ST, MT, ketika diminta pendapatnya mengenai penguatan BRIN ke depan.
“Ekosistem riset sebaiknya juga didorong agar sesuai standar global terbuka (inklusif) dan kolaboratif dengan berbagai pihak (academics, business/industry, government dan community, atau dikenal ABG-C). Iklim di masyarakat akan semakin ramah dan kondusif dengan integrasi para media,” ujarnya, Sabtu (13/8/2022).
Baca juga : HARUS TEGAS…!Kapolri Diminta Copot Fadil Imran, Begini Alasannya
Guru Besar Bidang Material Teknik UNS ini mengatakan, kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia akan mampu diciptakan dengan meletakkan pondasi ekonomi berbasis pada riset dan inovasi yang kokoh, serta berkelanjutan.
“Berbagai bidang fokus riset perlu diprioritaskan adalah Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Penguatan Pariwisata, dan Kemandirian Kesehatan,” ungkap profesor termuda sejak 2010 hingga 2021 tersebut.
Dia menilai BRIN akan mampu memfasilitasi kebutuhan penelitian dan kajian ilmiah sehingga menghemat anggaran riset negara dengan sistem resource shearing sarpras riset. Bahkan sinergi ini akan mampu mengakselerasi proses riset.
“Saya sebagai pengguna jasa BRIN, juga sudah membuktikan kecepatan dan kepastian layanan pengujian sampel uji. Bahkan, hingga saat ini saya masih melaksanakan kerjasama dan sinergi riset dengan BRIN di Bandung,” kata Prof. Kuncoro.
Bagi Perguruan Tinggi, tuturnya, kebijakan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang dicetuskan oleh Mendikbudristek Nadien Anwar Makarim juga sangat linier dengan kebijakan riset kolaboratif yang dilakukan oleh BRIN.
“Mahasiswa dapat belajar penguatan riset dengan melakukan magang riset di BRIN hingga 1 semester atau lebih. Jadi, kebijakan BRIN dan Perguruan Tinggi memiliki irisan kolaboratif yang saling memperkuat, khususnya untuk penguatan kompetensi riset para dosen dan mahasiswa,” ujar Dekan Fakultas Teknik UNS periode 2011-2015 ini.
Sesuai UU Sisnas Iptek 11/2019, BRIN dibentuk untuk meningkatkan kualitas riset inovasi di Tanah Air. Badan ini diharapkan mampu mengungkit roda riset Indonesia melalui integrasi dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi sehingga mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa.
Bagi pemerintah, lanjut Prof. Kuncoro, BRIN, dengan konsep integrasi risetnya, akan mampu mengintegrasikan proses manajemen, anggaran, serta sumber daya manusia menuju titik tujuan riset. “Ini adalah kehebatan BRIN. Jadi BRIN otonom dan Kepala BRIN bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” pungkasnya.
Terbukti, terobosan Presiden Joko Widodo mengintegrasikan seluruh riset di bawah BRIN berhasil menghemat anggaran riset yang sebelumnya tersebar di berbagai unit penelitian dan pengembangan (litbang).
Menurut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, alokasi anggaran mencapai Rp 26 triliun pada 2018 berasal dari APBN. Kemudian, meningkat menjadi Rp 31 triliun pada 2019 dengan perincian Rp 26 triliun dari pemerintah dan Rp 5 triliun dari non pemerintah. Namun, ketika semua diintegrasikan di bawah BRIN, anggaran riset hanya membutuhkan Rp 7 triliun.
Berlandaskan Pancasila.
Dihubungi terpisah, Budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo mengatakan BRIN jangan hanya berorientasi riset yang berorientasi ekonomi semata, tetapi harus diselaraskan dengan jati diri bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila.
“Kegiatan iptek perlu dikonsolidasikan atau diintegrasikan dengan jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang luhur berlandaskan Pancasila, sehingga riset dan invensi apapun akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia,” ungkap spiritualis asal Gunung Lawu ini.
Oleh karena itu, dia menilai keputusan Presiden Jokowi memilih Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarh BRIN tepat karena akan memudahkan konsolidasi iptek dan ideologi Pancasila.
Dari sisi sosial budaya dan politik, kata Kidung Tirto, BRIN juga senapas dengan ajaran Trisakti dari Proklamator Soekarno yang dibangkitkan kembali oleh Presiden Jokowi. Ajaran Trisakti memiliki tiga pilar, yaitu Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
“Ketiga pilar itu adalah pondasi menuju visi Indonesia Maju 2045, salah satunya tentu harus ditopang kekuatan iptek. Meski demikian, Indonesia bukan negara liberal melainkan berideologi Pancasila, sehingga iptek tak hanya bernilai ekonomi tetapi juga harus bernilai budaya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kidung Tirto mengingatkaan agar Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan iptek tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan riset dan invensi.
“Lindungi perguruan tinggi kita dari infiltrasi paham-paham yang tidak selaras dengan Pancasila, termasuk paham radikalisme dan terorisme,” tegasnya.
