Terasmedia.co Semarang – Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kembali dipercaya Mendagri Tito Karnavian untuk mewakilinya hadir dalam Musrenbang Provinsi Jawa Tengah 2023 untuk Penyusunan RKPD Jateng Tahun 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (13/4/2023).
Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra; Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, unsur Forkopimda, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jateng, para anggota DPRD Jateng, Bupati dan Wali Kota se-Jateng, pimpinan instansi vertikal, akademisi, pimpinan OPD Jateng, perwakilan elemen masyarakat dan pemuda, serta tamu undangan lainnya.
Dirjen Teguh Setyabudi atas nama Mendagri menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang perlu digarisbawahi para kepala daerah dalam RKPD 2024 yaitu, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi dan optimalisasi APBD untuk produk dalam negeri, pemaksimalan potensi daerah, stabilitas politik 2024, dan pastikan konstitusi sebagai landasan kegiatan.
Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, diharapkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Indikator makro
Selanjutnya, Teguh pula menyampaikan capaian indikator makro Provinsi Jateng tahun 2022 yang menunjukkan kondisi lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, yaitu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dari 3,33% menjadi 5,31%. Begitu pun tingkat kemiskinan turun 0,27% dari 11,25% di tahun 2021 menjadi 10,98% tahun 2022.
Demikian pula indeks pembangunan manusia, IPM, menunjukkan angka lebih baik dari 72,16% tahun 2021 menjadi 72,79% di 2022. “Untuk gini rasio atau tingkat kesejangan menurun dari 0,368% menjadi 0,366%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,95% (2021) menjadi 5,57% di 2022. Ini cukup bagus,” kata Teguh.
Berdasarkan capaian indikator makro tersebut, Teguh mengingatkan jajaran Pemprov Jateng mesti lebih fokus dalam upaya penurunan kemiskinan dan juga peningkatan IPM.
“Capaian indikator kunci lainnya terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan. Misalnya, kapasitas fiskal tahun 2022, menunjukkan bahwa Provinsi Jateng memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Dari segi PAD, Jateng mencapai angka sebesar 67,48% dan untuk pendapatan transfer sebesar 32,42%,” ungkap Teguh seraya berpesan agar pada tahun-tahun mendatang performa ini diharapkan dapat ditingkatkan. “Melalui pelaksanaan strategi untuk meluaskan ruang fiskal secara optimal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan meluaskan skala pelayanan kepada masyarakat.”
Pria asli Banyumas ini mengungkapkan pula, hasil dari pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2023, ada 3 usulan proyek nasional dari Pemprov Jateng yang disetujui pemerintah pusat. “Sedangkan, 14 usulan proyek nasional lainnya akan dibahas lebih lanjut, dan 3 usulan Pemprov Jateng untuk proyek nasional ditolak.”
Apresiasi atas prestasi
Pada bagian lain, Teguh menyampaikan apresiasi atas banyaknya prestasi dan penghargaan yang ditorehkan Pemprov Jateng di tingkat nasional. “Tidak kurang dari 580 penghargaan dan 420 inovasi yang didapatkan selama lebih kurang satu dasawarsa (2013-2023), dan diharapkan akan terus bertambah seiring waktu.”
Beberapa penghargaan dengan cakupan yang sangat luas tersebut antara lain Penghargaan Pelayanan Publik Pemerintah Terbaik Nasional, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Provinsi Paling Informatif Nasional, Provinsi Terinovatif, serta Terbaik Pertama Layanan Investasi se-Indonesia.
Teguh secara jeli menyoroti beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 Jateng, yaitu: regulasi terbaru, dokumen perencanaan (RPJMN, RKP); isu strategis; hasil Rakortekrenbang; hasil pengendalian dan evaluasi; dan pokok pemikiran DPRD.
“Beberapa hal yang perlu kami ingatkan, antara lain: 1) Memastikan kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan; 2) Mengutamakan pencapaian outcome dan impact pembangunan; 3) Memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; 4) Kesiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, kesiapan dukungan dan pengondisian tahun politik persiapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024; serta 5) Mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah.”
Arahan Kemendagri melalui Dirjen Teguh menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan kependudukan dan pencatatan sipil. Yakni capaian persentase perekaman KTP-el di Pemprov Jateng yaitu 98,40%, KIA sebesar 54,11%, akta kelahiran sebesar 98,95%.
“Angka ini sudah cukup baik, namun untuk perekaman KTP-el dan aktivasi IKD perlu terus dimasifkan agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu untuk perekaman KTP-el sebanyak 99,4% dan untuk aktivasi IKD sebesar 25% dari penduduk wajib rekam KTP-el,” katanya menggarisbawahi.
Pada kesempatan Musrenbang tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jateng, yaitu Pemkab yang mendapatkan penghargaan pembangunan terbaik sebagai Juara Pertama Kabupaten Temanggung; Kedua, Kabupaten Wonogiri; dan Juara Ketiga Kabupaten Sukoharjo.
Sedangkan Pemkot yang mendapatkan penghargaan pembangunan terbaik: Juara Pertama diraih Kota Semarang; Kedua, Kota Surakarta; dan Ketiga, Kota Magelang.
