Ombudsman Banten Selamatkan 38,9 Milyar Kerugian Masyarakat

IMG 20240202 WA0004
Keterangan foto : Kepala Perwakilan Ombusdman Banten, Fadli Afriadi, dalam konferensi pers Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2023 hari ini di kantor Ombudsman Banten, Kota Serang, Kamis (1/2/2024)

Terasmedia.co Banten – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten kembali merilis perhitungan potensi kerugian masyarakat dari laporan/pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2023. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Perwakilan Ombusdman Banten, Fadli Afriadi, dalam konferensi pers Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2023 hari ini di kantor Ombudsman Banten, Kota Serang, Kamis (1/2/2024)

“Dari 147 Laporan/Pengaduan yang ditangani sepanjang tahun 2023, Ombudsman mencatat potensi kerugian Masyarakat sebesar 115,5 miliar rupiah. Menurut Fadli, jumlah tersebut meningkat dari jumlah potensi kerugian Masyarakat tahun 2022 sebesar 53,5 miliar rupiah,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriadi.

“Masyarakat berpotensi dirugikan karena maladministrasi atau pelayanan publik yang tidak memenuhi asas, norma, dan prosedur yang berlaku. Secara faktual, hasil kalkulasi tim Ombudsman Banten miliaran rupiah berhasil kita pulihkan atau batal menjadi kerugian masyarakat setelah hak layanannya diberikan sesuai ketentuan,” tambah Fadli.

Dijelaskan Fadli, dari 115 laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023. Menurut Fadli, Ombudsman Banten menghitung tidak kurang dari 38,9 miliar rupiah kerugian masyarakat yang berhasil terselematkan.

Bacaan Lainnya

“Terbesar dari infrastuktur sebanyak 32,5 miliar rupiah. Disusul pertanian, perumahan/permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, dan lain-lain,” urai Fadli.

Fadli menyebut, dari Penghitungan (valuasi) kerugian masyarakat, didasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sementara, Pasal 42 ayat (3) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kerugian keuangan tidak hanya dialami negara karena tata kelola pemerintahan yang buruk. Masyarakat juga bisa dirugikan secara langsung akibat layanan yang tidak diberikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,”Tegas Fadli.

Fadli berharap penyelenggara layanan, baik instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun instansi vertikal di wilayah Banten memahami dampak akibat pelayanan publik yang buruk bagi masyarakat. Sehingga bisa lebih cermat dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan.

Fadli juga mengungkapkan, adanya kenaikan potensi kerugian dan penyelamatan kerugian Masyarakat dibanding tahun sebelumnya juga disebabkan oleh kenaikan jumlah keluhan serta laporan/pengaduan. Kata Fadli, Pada tahun 2022, Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap 103 laporan/pengaduan Masyarakat dari 527 keluhan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Sementara pada tahun 2023, terdapat 147 laporan/pengaduan yang Ombudsman Banten tindak-lanjuti dari 599 keluhan yang diterima.

Dari 147 Laporan tahun 2023 yang ditangani, Ombudsman Banten telah menyelesaikan 73% yang 63% diantaranya disimpulkan telah terjadi Maladministrasi. Namun, Ombudsman telah mendorong penyelesaiannya pada tahap pemeriksaan, khususnya dengan mengembalikan hak-hak pelapor (Masyarakat) sesuai ketentuan.

Fadli memandang berbagai upaya yang telah Ombudsman lakukan baik melalui sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Ombudsman maupun kanal lainnya diharapkan dapat terus meningkatkan peran serta Masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Fadli mendorong agar Masyarakat tidak segan menyampaikan laporan/pengaduan terhadap layanan yang masih kurang baik.

“Bagi penyelenggara layanan, tentu _mindset_-nya perlu dipertahankan bahwa laporan/pengaduan Masyarakat merupakan input atau masukan untuk perbaikan layanan. Jadi, tidak perlu takut atau alergi. Semua bersinergi untuk layanan yang makin baik,” ucap Fadli.

*Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*

Fadli menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara layanan, baik instansi daerah juga vertical yang berada di wilayah Provinsi Banten. Karena, mereka telah berusaha meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

“Tahun 2023 juga ditandai dengan adanya peningkatan nilai kepatuhan standar pelayanan publik. Hal tersebut dipandang sebagai hasil dari komitmen dan upaya serius dari pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait di Banten yang dinilai oleh Ombudsman,” beber Fadli.

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di tahun 2023. Kata Fadli, untuk seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten berhasil meraih predikat Zona Hijau dengan kategori A, opini kualitas tertinggi. 3 pemerintah daerah yang sebelumnya masih berada di Zona Kuning hasil penilaian tahun 2022, telah berhasil meraih predikat hijau, yakni Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Cilegon, dan Pemerintah Kabupaten Lebak.

“Kita berharap ini menjadi indikasi menguatnya komitmen seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Tentu masih banyak ruang untuk peningkatan dan itu yang ingin kita sasar sehingga semoga dalam waktu dekat dengan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak Banten dapat menjadi salah satu daerah dengan layanan publik terbaik di negeri ini,” Papar pria berbadan besar tersebut.

Fadli juga menyeru, pada tahun 2024 yang juga diistilahkan tahun politik ini, dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat, baik di pusat maupun di daerah, yang betul-betul memiliki pemahaman, komitmen, dan kemampuan untuk mendorong dan mewujudkan pelayanan publik yang baik.

“Ombudsman juga ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu dari aspek pelayanan publiknya. Termasuk, mendorong pendataan pemilih yang akurat, pendistribusian logistik, netralitas ASN, hingga perlindungan/jaminan sosial terhadap para petugas TPS, KPPS, yang akan bekerja memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar,” ujar Fadli.

*Data Penanganan Laporan*

Dugaan maladministrasi yang dilaporkan terbanyak adalah dugaan penundaan berlarut sebesar 46 %, tidak memberikan pelayanan 24%, penyimpangan prosedur 20%, Permintaan imbalan uang dan tidak kompeten sebanyak 3%, kelalaian 2%, Penyalahgunaan wewenang dan diskriminasi 1%.

Dari sisi substansi, yang paling banyak masuk sebagai laporan ke Ombudsman Banten substansi Kesejahteraan Sosial (32 laporan) yang wujudnya berupa layanan pemberian bantuan jaminan sosial serta bantuan sosial. Kemudian disusul oleh substansi Pendidikan sebanyak 19 laporan.

“Substansi Agraria (Pertanahan dan Tata Ruang) kali ini menempati peringkat ketiga dengan 17 laporan. Laporan terkait substansi lainnya yakni, Hak Sipil dan Politik  10 laporan, Jaminan Sosial 9 laporan, subtsnsi Kepolisian 8 laporan, Ketenagakerjaan 6 laporan, Perbankan 6 laporan, Kepegawaian 5 laporan,” jelas Fadli.

Sementara itu, untuk substansi Energi dan Kelistrikan, Pertanian dan Pangan. Lalu Perizinan terdapat 3 laporan, administrasi Kependudukan juga Peradilan 3 laporan. Sedangkan, substansi Perhubungan dan Infrastruktur serta substansi Lingkungan Hidup, Pemukiman dan Perumahan  ada 4 laporan yang diterima Ombudsman.

“Sedangkan sebaran Instansi (daerah maupun vertical) yang dilaporkan kepada Ombudsman adalah: Pemerintah Kota Serang dengan 27 laporan yang masuk, kemudian diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang 15, Pemkab Tangerang 11, Pemkot Tangerang 7 laporan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan 7 laporan, Pemkab Serang 6 laporan, Provinsi Banten 6 laporan, Kota Cilegon 4 dan Kabupaten Lebak 3. Sedangkan 61 laporan lainnya yang masuk ke Ombudsman Banten tersebar di beberapa instansi, baik vertikal maupun instansi daerah lainnya,” tutup Fadli. (Rai)

Pos terkait