SERANG – Keterlibatan pemuda pada ajang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 sangat diperlukan agar mampu membawa pada kemajuan demokrasi Indonesia. Sehingga, pemuda diharuskan untuk melek terhadap politik, bukan hanya berdiam diri dan bersikap acuh maupun apatis terhadap politik.
Fonomena tersebut mulai direspon malalui dialog publik yang diselenggarakan oleh DPC GMNI Serang dan PP HAMAS yang dihadiri oleh akademisi Universitas Primagraha di aula BAZNAS Kota Serang. Dalam penyampaiannya Ketua DPC GMNI Serang Muhammad Nur Lathif mengatakan jika keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan dalam dunia politik, Senin (20/12).
Lathif mengatakan, pemuda dalam politik praktis ini tentunya tidak semata-mata untuk meraih kekuasaan politik, keterlibatan pemuda dalam dunia politik umumnya hanya terseret arus kepentingan jangka pendek. Padahal, untuk terjun dalam politik praktis harus disertai visi kepeloporan jangka panjang. Maka, kontribusi pemuda dalam menyongsong pesta demokrasi sehat dalam Pemilu 2024 nanti sangat diperlukan.
“Saya mengajak kepada pemuda untuk ikut terlibat dalam pesta demokrasi nanti, karena pemuda lebih tau apa yang dibutuhkan Indonesia kedepannya. Sehingga, pemuda harus cerdas dan kritis, agar bisa memilih pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu membawa pada kemajuan Indonesia,” katanya.
Lathif mengungkapkan, keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi nantinya akan sangat memberikan dampak positif bagi proses penyelenggara Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan aman, damai dan demokratis. Dengan begitu, adanya keterlibatan pemuda dalam mengawal pesta demokrasi 2024 nanti, merupakan sebuah harapan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat.
“Karena, pemuda merupakan partisipan penggerak awal demokrasi. Sikap pasif pemuda akan menjadi suatu proses pelemahan demokrasi, karena pemuda merupakan individu yang sangat kritis dalam menganalisis regulasi dan peka akan pemimpin yang tepat untuk kemajuan negaranya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PP Hamas Umam mengatakan, partisipasi politik menjadi salah satu tolak ukur dalam demokrasi, melalui Pemilu baik Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, dan Pilkot, masyarakat dapat memberikan hak pilihnya dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, secara kuantitas bisa dilihat seberapa banyak yang ikut berpartisipasi dengan melihat jumlah pemilih yang datang memberikan hak suaranya.
“Karena itu, pendidikan politik menjadi suatu keharusan bagi menciptakan demokrasi yang berkualitas di negara ini. Sehingga, dapat membantu memberikan pemahaman terhadap peristiwa politik, maka muncul kesadaran politik dan berujung pada partipasi politik,” katanya.
Disisi lain, Akademisi Universitas Primagraha (UPG) Kota Serang Fatullah mengatakan, berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 pada indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Karena, saat ini Indonesia menempati urutan ke 64 pada rangking global dengan skor 6,30, tertinggal dari dua negara tetangga yaitu Malaysia Dengan skor 7,19 dan Timor Leste dengan skor 7,06.
“Meski begitu, indeks demokrasi Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan, berdasarkan data terbaru dari EIU yang dirilis pada Februari 2022, skor rata-rata indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,71. Skor ini, lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan nilai tersebut, peringkat Indonesia naik dari 64 menjadi 52. Namun, meski terjadi perbaikian, nyatanya Indonesia masih masuk kategori flawed democracy atau demokrasi cacat,” katanya.
Selanjutnya, dialog publik tersebut ditutup dengan penandatanganan Petisi sebagai bentuk komitmen bersama bahwa anak muda harus terlibat dalam perhelatan politik di tahun 2024 mendatang, didalam atau diluar arena kontestasi. ( Redaksi )
