Waduh, Aliansi Mahasiswa Banten Tolak Dinasti Politik

Waduh, Aliansi Mahasiswa Banten Tolak Dinasti Politik I Teras Media
Keterangan foto : Aliansi Mahasiswa Banten menggelar aksi di Depan Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa, (20/08/2024).

Terasmedia.co SERANG, – Aliansi Mahasiswa Banten menggelar aksi di Depan Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa, (20/08/2024). Para mahasiswa ini menolak terjadinya Dinasti Politik yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Banten.

Koordinator Aksi Prasetya mengatakan, aksi yang dilakukanya sebagai bentuk keprihatinan dan tuntutan terhadap sistem demokrasi di Provinsi Banten. Gerakan ini lahir dari kesadaran akan perlunya pembenahan mendasar dalam praktik demokrasi yang saat ini dinilai telah tersandera oleh dinasti politik yang mengancam integritas dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri.

Menurutnya, Dinasti politik di Banten telah menyebabkan terjadinya monopoli kekuasaan, yang pada akhirnya merusak tatanan demokrasi yang seharusnya menjadi milik semua rakyat. Sistem ini menciptakan ketimpangan dalam proses pemilihan pemimpin, dimana kesempatan bagi pemimpin baru yang potensial menjadi tertutup oleh dominasi keluarga atau kelompok tertentu.

Bacaan Lainnya

Selain menuntut demokrasi yang bebas dari dinasti politik, Prasetya dalam aksinya secara tegas menyatakan pandangan bahwa memilih pemimpin harus didasarkan pada keyakinan bahwa kepemimpinan dalam ruang publik harus sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh sebagian masyarakat Banten yang notabenenya merupakan muslim yang taat.

“Kami menuntut dihapuskan sistem dinasti politik dalam pemilihan pemimpin daerah di Provinsi Banten; Penegakan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih adil, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin tanpa diskriminasi. Pilih Pemimpin yang anti korupsi dan harus di tuangkan dalam fakta integritas Banten agar Banten bisa maju,” ujar Prasetya.

Dengan adanya aksi tersebut, Prasetya berharap pemerintah dan masyarakat luas dapat memahami urgensi pembenahan demokrasi di Provinsi Banten dan mendukung perubahan yang lebih baik untuk masa depan demokrasi di daerah ini. (*)

Ikuti kami di Google News

Pos terkait