Bapas Subang Ikuti Kegiatan Opini Publik Secara Virtual

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 30 Mei 2023 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bapas Subang Ikuti Kegiatan Opini Publik Secara Virtual, (Selasa, 30/5/2023)

i

Kepala Bapas Subang Ikuti Kegiatan Opini Publik Secara Virtual, (Selasa, 30/5/2023)

Ikuti kami di Google News

TerasMedia.co, SUBANG | Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang mengikuti kegiatan zoom Opini Publik yang di selenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dengan Tema “Nilai Kemanfaatan Naturalisasi Atlet Berdasarkan Pasal 20 UU Kewarganegaraan.

Baca Juga : Kabapas Subang Sambut Taruna POLTEKIP Laksanakan PKL

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual yang dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.

Dengan narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Badan strategi Kebijakan Kemenkumham RI Bapak Eko Noer Kristiyanto, S.H.,M.H, Guru Besar Universitas Indonesia Bapak Prof Dr. Cecep Darmawan, S.I.P, S.H, S.Pd, M.Si, M.H, dan Direktur Persib Bandung Bermartabat Bapak Teddy Tjahyono.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan konsep terkait naturalisasi Atlet WNA yang berada di wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 20 UU Kewarganegaraan.

Dalam kegiatan ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dalam Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 adalah orang yang karena prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Ini Juga : Lapas Cirebon Laksanakan Kegiatan Penguatan Konselor Sebaya

Selanjutnya narasumber menjelaskan dan memberikan beberapa rekomendasi terkait naturalisasi atlet WNA yaitu dengan menetapkan syarat bagi atlet wna yang mendapatkan kewarganegaraan indonesia melalui ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan.

Yaitu atlet yang dipastikan akan memperkuat tim nasional indonesia agar unsur kepentingan negara terpenuhi dengan melakukan perubahan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.

Selain itu narasumber juga merekomendasikan bahwa kementerian yang mengurusi bidang olahraga membentuk peraturan menteri yang mewajibkan atlet WNA yang akan dinaturalisasi melalui Pasal 20 Undang Undang Kewarganegaraan.

Hanya bisa diajukan permohonannya oleh induk cabang olahraga terkait dan memiliki surat keterangan dari pelatih tim nasional serta ketua umum cabor yang pada intinya menerangkan bahwa atlet tersebut dibutuhkan tenaga dan kematuannya oleh tim nasional.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tak Bernyali Berantas Judi Gelper, Kapolda Riau Diminta Evaluasi Jajaran Polres Pelalawan
Anak 16 Tahun di Lebak Diduga Jadi Korban Tindak Pidana Seksual, Polisi Turun Tangan
Bulog Lebak-Pandeglang: Bantuan Pangan Juli dan September Tuntas 100 Presen, Dua Hari Lebih Cepat
Cekcok Berujung Saling Jambak dan Cakar, MS Dilaporkan ke Polsek Kalideres
Konsisten Lakukan Inovasi dan Bangun Sinergi, Bank Banten Raih Radar Banten Award 2026
Anggota DPR Papua Tengah Pertanyakan Transparansi Penertiban Kawasan Hutan di Nabire
Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi
Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:42 WIB

Tak Bernyali Berantas Judi Gelper, Kapolda Riau Diminta Evaluasi Jajaran Polres Pelalawan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Anak 16 Tahun di Lebak Diduga Jadi Korban Tindak Pidana Seksual, Polisi Turun Tangan

Rabu, 30 September 2026 - 11:57 WIB

Cekcok Berujung Saling Jambak dan Cakar, MS Dilaporkan ke Polsek Kalideres

Rabu, 30 September 2026 - 11:22 WIB

Konsisten Lakukan Inovasi dan Bangun Sinergi, Bank Banten Raih Radar Banten Award 2026

Senin, 28 September 2026 - 15:21 WIB

Anggota DPR Papua Tengah Pertanyakan Transparansi Penertiban Kawasan Hutan di Nabire

Berita Terbaru