Teras Media - Media Nasional Terdepan Dan Terpercaya

Update News

Indonesia Tidak Gelap di Sumatera Utara, TNI Bersama Rakyat.! Prabowo Berpotensi Dipasangkan dengan AHY Lawan Gibran di Pilpres 2029 MAKI Minta Kejaksaan Agung Perluas Penyidikan dengan Periksa Broker Minyak dan Lima Perusahaan Pengangkut Minyak yang Diduga Lakukan Mark Up Hingga 30 Persen 3 Tahun Kasus Penganiayaan Mangkarak, Korban Menduga Polres Madina Sektor Polsek Siabu Terima Setoran Parah Cuy..! DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS Diduga Terlibat Pinjol Berujung Kekerasan

Mantan Pj Bupati Lebak dan Camat Kadu Hejo Siap Sukseskan Program Gubernur Banten I Teras Media

25 Maret 202525 Maret 2025

Mantan Pj Bupati Lebak dan Camat Kadu Hejo Siap Sukseskan Program Gubernur Banten

Terasmedia.co Pandeglang - Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Banten Gunawan Rusminto siap

Komjak Harap RUU KUHAP Tak Batasi Kewenangan Kejaksaan Tangani Kasus Korupsi

24 Maret 202524 Maret 2025

Abdul Qohar Dirdik Jampidsus, Sosok Jaksa Berhasil Ungkap Kasus Tom Lembong dan Suap 3 Hakim PN Surabaya

Anniversary LSM GMBI Ke 23 Distrik Lebak Bertabur Berkah Dibulan Ramadhan Ke 1446 H

18 Maret 202522 Maret 2025

Anniversary LSM GMBI Ke 23 Distrik Lebak Bertabur Berkah Dibulan Ramadhan Ke 1446 H

Kejari Jakpus Tangani Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Libatkan Pejabat Kominfo

14 Maret 202515 Maret 2025

Kejari Jakpus Tangani Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Libatkan Pejabat Kominfo

Cegah Kebocoran Dana Desa, Kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kemendes I Teras Media

12 Maret 2025

Cegah Kebocoran Dana Desa, Kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kemendes

Indonesia Tidak Gelap di Sumatera Utara, TNI Bersama Rakyat.! Terasmedia.co Sumatra Utara - Pasca pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada Pasal 7, Pasal 47 dan Pasal 53, menjadi Undang-undang, adalah sebuah keniscayaan terbangunnya profesionalisme TNI kedepan. DPD GERAK 08 SUMATERA UTARA, memandang momentum berharga ini harus dijadikan konsolidasi menyeluruh dengan segenap elemen rakyat, sebagai stimulus mewujudkan asta cita menuju Indonesia Emas 2045, yang menjadi visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran. GERAK 08 secara nasional sebagai sebuah entitas organisasi masyarakat sipil, dalam agenda poliik organisasinya akan menjadi sebuah anti tesis dari gerakan sekelompok masyarakat yang dengan sengaja mengusung isu "Indonesia Gelap" tanpa sebuah landasan berpikir dan bertindak yang obyektif. Bahwa, keberanian dan ketegasan sikap yang ditunjukkan Prabowo dalam menjalankan kebijakan pro rakyat, serta tanpa tedeng aling-aling memberangus praktek Korupsi disemua birokrasi, patut kita dukung dan apresiasi sepenuhnya, apapun resikonya. Demikian disampaikan Torop Sihombing, Ketua DPD GERAK 08 Sumatera Utara. Lebih lanjut, Torop Sihombing mengatakan, bahwa ada semacam keraguan melihat fenomena penolakan UU TNI yang dimobilisasi oleh segelintir pihak untuk mengelabui kesadaran kritis publik dari serangkaian kebijakan yang sedang dijalankan Prabowo, sehingga kita patut mengawal agenda besar dan mulia Prabowo ini. Sekretaris DPD GERAK 08 SUMATERA UTARA, Ferry Simarmata, menimpali, bahwa langkah konkrit yang saat ini sedang dilakukan adalah mendekatkan semangat profesionalisma dan perjuangan TNI bersama rakyat dalam bentuk sinergisitas program. Ferry Simarmata, menambahkan untuk mendekatkan sinergisitas TNI bersama rakyat, DPD GERAK 08 SUMATERA UTARA, melakukan aktivitas sosialnya dalam bentuk berbagi takjil kepada masyarakat. Aksi bagi takjil ini dilakukan di Jalan Merdeka (depan BRI) Pematangsiantar, pada Kamis, 27 Maret 2025, dimulai sejak pukul 16.30 Wib. Dimana, pembagian takjil ini diberikan kepada para pengguna jalan, baik yang berkendara maupun masyarakat yang berjalan kaki. Masyarakat disekitar lokasi, sangat berterimakasih dengan aksi bagi takjil ini, serta mendukung sepenuhnya UU TNI yang baru disyahkan, dengan harapan semoga TNI lebih profesional.

Nasional27 Maret 2025

Indonesia Tidak Gelap di Sumatera Utara, TNI Bersama Rakyat.!

Terasmedia.co Sumatra Utara – Pasca pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan

Hari Pers Nasional

Prabowo Berpotensi Dipasangkan dengan AHY Lawan Gibran di Pilpres 2029 I Teras Media

Politik27 Maret 2025

Prabowo Berpotensi Dipasangkan dengan AHY Lawan Gibran di Pilpres 2029

Terasmedia.co JAKARTA – Beredar luas tentang kabar pembentukan Partai Super

MAKI Minta Kejaksaan Agung Perluas Penyidikan dengan Periksa Broker Minyak dan Lima Perusahaan Pengangkut Minyak yang Diduga Lakukan Mark Up Hingga 30 Persen I Teras Media

Hukum dan Kriminal27 Maret 202527 Maret 2025

MAKI Minta Kejaksaan Agung Perluas Penyidikan dengan Periksa Broker Minyak dan Lima Perusahaan Pengangkut Minyak yang Diduga Lakukan Mark Up Hingga 30 Persen

Terasmedia.co JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersurat ke Jampidsus

3 Tahun Kasus Penganiayaan Mangkarak, Korban Menduga Polres Madina Sektor Polsek Siabu Terima Setoran Terasmedia.co Sumatra Utara - Penganiayaan wartawan yang diduga dilakukan oleh Boss Tambang Ilegal (PETI) di lokasi tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara pada tahun 2023, 27 Maret 2025. Dikatakan Lesmana Halawa, Kapolres Madina bersama dengan jajarannya tidak serius dalam menangani perkara penganiayan dirinya. Seakan ada yang disembunyikan, jika kasus ini tidak di tangkap pelaku dan bos tambangnya kalo ada dugaan main mata wajar-wajar saja . " Saya menduga kuat ada setoran mengalir dari para bos tambang emas ilegal tersebut kepada oknum polisi di Polres madina sektor polsek siabu, aneh saja selama 3 tahun pelaku bebas berkeliaran sambil bermain tik-tok dengan memperlihatkan tumpukan uang. "Bayangkan saja kasus penganiayaan didesa tangga bosi kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 3 tahun lamanya pelaku berkeliaran dilokasi tambang dan para bossnya beroperasi sampai saat ini. Saya korban hanya mendapatkan janji-jani perkembangan kasus saja 3 tahun lamanya? Belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu mulai dari tingkat Desa, kecamatan,sampai dengan penegak hukum mereka seperti membiarkan. Bahkan terjadi lagi pengeroyokan dilokasi yg sama. Seakan pelaku dan bos tambang emas ilegal tersebut lebih kuasa dan sakti dari kepolisan, Sampai-sampai 3 tahun lamanya mereka tidak bisa disentuh polisi ada apa ? Ditempat yang berbeda Nani Maulana penggiat lingkungan Mata tunas 17 mengatakan sah-sah saja jika korban mempunyai dugaan oknum polres madina sektor siabu menerima setoran dari bos tambang emas ilegal tersebut karena sudah 3 tahun lamanya kasusnya mangkrak tidak ada hasil. " Apa lagi pelaku sering meneror dan no teleponnya aktif bahkan sering mengancam korban aneh jika polisi tidak bisa melacak keberadaanya klo bukan ada main mata, ungkapnya. Saat wartawan konfirmasi kepada polsek siabu terkait perkembangan kasus tersebut hanya menjelaskan dimana keberadaan pelaku, dan memberikan SP2AP kepada korban,Herannya kita pelaku nya berkeliaran dilokasi tambang dan tambang beroperasi. Kenapa lagi ditanya keberadaan pelaku.

Hukum dan Kriminal27 Maret 2025

3 Tahun Kasus Penganiayaan Mangkarak, Korban Menduga Polres Madina Sektor Polsek Siabu Terima Setoran

Terasmedia.co Sumatra Utara – Penganiayaan wartawan yang diduga dilakukan oleh

Parah Cuy..! DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS Diduga Terlibat Pinjol Berujung Kekerasan Terasmedia.co Pandeglang - Anggota DPRD Pandeglang inisal RF tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan tersandung kasus dugaan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan yakni mantan pacar RF. Selain itu, FR juga diduga terlibat dalam penggunaan identitas korban untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Ketua DPD PKS Kabupaten Pandeglang, Tubagus Asep Rafiudin Aref membenarkan, bahwa oknum anggota dewan inisal RF adalah kader PKS. "Wa'alaikum salam, iya kita baru mendapatkan informasi kasus tersebut," ujarnya dalam pesan singkat, Rabu (26/3/2025). Tubagus Asep juga akan segera menindaklanjuti kasus tersebut kepada terduga pelaku RF. "Akan segera kita tindak lanjuti serta memintai keterangan dari yang bersangkutan," katanya. Terkait sanksi yang akan diberikan jika terbukti melakukan, DPD PKS Pandeglang akan diserahkan kepada dewan etik daerah (DED). "Di DPD PKS terdapat DED. Tim tersebut nanti yg akan menangani secara khusus sesuai dengan SOP yang ada di partai," ujarnya. Keterangan Polisi Saat dikonfirmasi, Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, IPDA Robert Sangkala membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi yang beredar di medsos. Meskipun begitu, Polres Pandeglang belum bisa menindaklanjuti terkait informasi tersebut, dikarenakan terduga korban yang merasa dirugikan belum melaporkan. "Iya beneran, kami juga dapat informasi itu. Cuma kami belum bisa melakukan tindakan, karena terduga korban belum melaporkan," ujarnya dalam sambungan telepon, Rabu (26/3/2025). "Kita juga gak mau bertindak gegabah, apalagi informasi itu belum valid," sambungnya. Dia juga menyarankan kepada terduga korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga, kepolisian bisa menangani kasus yang dialami oleh terduga korban. "Cuma tadi itu, kembali lagi kepada orang yang bersangkutan mau lapor atau tidaknya," ujarnya. "Kalau terduga korban sudah lapor, maka kita akan tindaklanjuti," sambungnya. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan akun Instagram @meysinputri_, yang mengungkap dugaan tindakan tidak terpuji seorang anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Fraksi PKS. Dalam postingan yang diunggah pada Selasa sore, 25 Maret 2025 tersebut, ia mengklaim bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan serta penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD berinisial RF. Menurut pengakuan akun tersebut, anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Sang mantan pacar mengungkap bahwa identitasnya telah digunakan oleh RF untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuannya. Akibatnya, ia harus menghadapi tekanan dari pihak penyedia pinjaman saat tagihan jatuh tempo dan tidak dibayarkan. Untuk memperkuat klaimnya, akun tersebut juga menyertakan tangkapan layar percakapan yang diduga merupakan bukti komunikasi antara dirinya dan RF. Unggahan ini pun dengan cepat menarik perhatian publik dan menuai beragam reaksi. Postingannya telah di-like belasan ribu warganet. Mereka yang mengecam tindakan anggota DPRD tersebut serta meminta pihak berwenang untuk segera menindaklanjutinya. Pada unggahan tersebut, tertera rincian utang yang dipinjam RS melalui aplikasi pinjaman online yang telah terdeteksi, dengan total sebesar Rp18.048.148. Tindakan ini tentu mencoreng citra anggota DPRD, yang seharusnya menjadi wakil rakyat berintegritas. Masyarakat berharap ada langkah tegas dari pihak terkait untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Pandeglang ini. Salah seorang pengguna Instagram, @rah***wl, berkomentar, “Gue gabisa nih kalo liat berita soal kekerasan ke cewek gini. Big hug buat mba nya yg udah berani speak up ke media, jangan takut ya mba buat speak up apapun itu walaupun dia seorang DPRD sekalipun kekerasan tidak dapat dibenarkan. Semoga kasusnya segera tertangani, dan si pelaku mendapat sanksi. Mau dibantu up di media yg lebih besar ga kak?” Sebagai figur publik, anggota DPRD diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Dugaan penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online serta tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian serius, baik oleh partai politik yang menaunginya maupun aparat penegak hukum.

Hukum dan Kriminal27 Maret 2025

Parah Cuy..! DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS Diduga Terlibat Pinjol Berujung Kekerasan

Terasmedia.co Pandeglang – Anggota DPRD Pandeglang inisal RF tengah menjadi

Kakanwil HAM Sumatera Selatan Mendukung Penghapusan SKCK I Teras Media

Daerah26 Maret 2025

Kakanwil HAM Sumatera Selatan Mendukung Penghapusan SKCK

Terasmedia.co JAKARTA – Usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait

1
2
3
…
896
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.