Terasmedia.co Jakarta – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah akhir-akhir ini menimbulkan gelombang protes masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan karena besarnya kenaikan dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat.
Salah satu kritik datang dari Egi Hendrawan, aktivis Gerakan Mahasiswa 2017. Ia menyoroti peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap lalai dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
“Bagaimana mungkin kenaikan pajak yang besar dan merugikan masyarakat ini tidak bisa dimonitor atau dicegah oleh Mendagri dan Menteri Keuangan, padahal kepala daerah berada di bawah koordinasi mereka,” kata Egi Selasa 19 Agustus 2025.
Menurutnya, lemahnya pengawasan tersebut memicu keresahan hingga aksi demonstrasi besar-besaran di beberapa kabupaten. Ia menilai kondisi ini sebagai bukti bahwa Mendagri dan Menkeu tidak serius dalam menjalankan tugasnya.
“Seharusnya dua menteri tersebut dicopot dari jabatannya, karena hal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bayangkan, beberapa daerah melakukan aksi demo secara bersamaan. Ini tentu menimbulkan tanda tanya, apakah ada motif tertentu di balik kebijakan ini,” tambahnya.
Gelombang protes masyarakat terkait kenaikan PBB diprediksi masih akan berlanjut, sementara pemerintah pusat belum memberikan pernyataan resmi mengenai sorotan publik tersebut.
