Terasmedia.co Jakarta – Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menyelidiki dugaan korupsi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Desakan tersebut akan segera dituangkan melalui surat resmi yang akan dikirim langsung kepada Kapolri.
Uchok menilai praktik dugaan korupsi di Pemkab Bogor sudah tergolong fantastis dan merugikan masyarakat. Ia menyebut ada indikasi pengalihan anggaran APBD 2024 senilai lebih dari Rp1 triliun yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang dianggap tidak bermanfaat.
“Belanja pengadaan barang elektronik seperti Smart TV dan drumband di Dinas Pendidikan saja menelan ratusan miliar. Belum lagi pengadaan lampu PJU dan meubeler di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta bus listrik di Dinas Perhubungan,” beber Uchok, Minggu (8/9/2025).
Tak hanya itu, proyek pembangunan Masjid Raya di kompleks olahraga Pakansari, Cibinong, yang menelan anggaran Rp112 miliar juga diduga sarat korupsi. Menurut Uchok, sejak tahap tender pemenangnya sudah diatur, sementara pengerjaan proyek dilakukan secara asal-asalan.
“Pemkab Bogor adalah salah satu kabupaten dengan pengelolaan anggaran paling buruk. Dugaan korupsi jual beli proyek pun makin memperburuk citra pemerintahan daerah. Dari awal lelang saja sudah korupsi, apalagi saat proses pengerjaan,” tegas Uchok.
Selain dugaan pengalihan anggaran, Pemkab Bogor juga disorot dalam kasus jual beli proyek pada 2025. Informasi dari sejumlah kontraktor dan pejabat Pemkab Bogor menyebut praktik ini dijalankan oleh oknum pejabat dinas bersama seorang swasta bernama Silo, yang disebut-sebut dekat dengan Bupati Bogor, Rudi Susmanto.
Praktik jual beli proyek ini diduga dilakukan secara terang-terangan, sehingga membuat sejumlah kontraktor mengancam akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ancaman tersebut langsung ditanggapi KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti dugaan korupsi di Pemkab Bogor.
“KPK meminta masyarakat Kabupaten Bogor segera melaporkan jika memiliki bukti terkait praktik jual beli proyek yang melibatkan oknum bernama Silo tersebut,” ujar Budi.
Hingga berita ini diterbitkan, baik Silo maupun Bupati Bogor, Rudi Susmanto, belum memberikan klarifikasi meski sudah dihubungi berkali-kali melalui pesan WhatsApp oleh awak media.
