Terasmedia.co Bogor – Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat yang digelar di Bogor pada Rabu (24/9/2025), serta memilih ketua Kadin sodara Almer Faiz Rusdi menuai kritik keras. Sejumlah Kadin Kota/Kabupaten menilai forum tersebut sarat kejanggalan, mulai dari undangan mendadak, lokasi yang disembunyikan, hingga dugaan tidak terpenuhinya quorum.
Undangan Mendadak dan Lokasi Misterius
Kadin Bandung Barat di bawah kepemimpinan Oping Nugraha adalah salah satu Kadinda yang diundang dan diakui oleh Panitia Musprov VIII Kadin Jabar versi Bogor karena dianggap Sah dan diakui melalui SK oleh penyelenggara Musprov VIII Kadin versi Almer menegaskan bahwa pihaknya bersama Kadin Kota/Kabupaten lain tidak menghadiri acara di Bogor.
Alasannya, undangan resmi baru diterima pada tanggal 24 September 2025 melalui WhatsApp pada pukul 11.23 siang, saat acara sudah berjalan. Lebih ironis lagi, lokasi penyelenggaraan baru disampaikan dalam undangan tersebut.
“Bagaimana mungkin forum tertinggi organisasi diselenggarakan dengan cara seperti ini? Undangan mendadak, tempat dirahasiakan, lalu baru diumumkan ketika acara sudah berlangsung. Ini bukan hanya janggal, tapi juga merusak marwah organisasi,” tegas salah satu pengurus Kadin Bandung Barat.
Pilih Hadiri Konsolidasi Caretaker
Alih-alih menghadiri Musprov versi Bogor, Kadin Bandung Barat bersama Kadin Kota/Kabupaten lain yang sah dan diakui Caretaker Kadin Jawa Barat serta Kadin Indonesia lebih memilih hadir dalam Rapat Konsolidasi Kadin Jawa Barat beserta Anggota Luar Biasa Kadin Jawa Barat yang digelar Caretaker Kadin Jawa Barat di Grand Preanger hotel kota Bandung.
Rapat Konsolidasi tersebut kemudian bertransformasi menjadi Musprov VIII Kadin Jawa Barat yang dinilai lebih legitimate karena memenuhi prosedur AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO). Serta merupakan lanjutan dari Penyelenggaraan Musprov VIII Kadin Jawa Barat pada bulan Maret 2025 yg tertunda karena ada gangguan eksternal dan berhasil menetapkan ketua Kadin Jawa Barat terpilih Nizar Sungkar untuk periode 2025-2030 dengan proses persidangan yang begitu alot.
Musprov VIII Kadin Jawa Barat ini dihadiri juga oleh para Petinggi Kadin Indonesia, dan para sesepuh dan senior Kadin Jabar.
Pertanyaan Besar: Sahkah Musprov Bogor?
Sejumlah pertanyaan mendasar kini mencuat ke publik:
Mengapa Musprov VIII versi Bogor tidak melalui tahapan jelas sesuai AD/ART dan PO Kadin?
Apa alasan lokasi penyelenggaraan harus dirahasiakan hingga menit terakhir?
Apakah Musprov tersebut memenuhi quorum, mengingat mayoritas Kadin Kota/Kabupaten yang sah berjumlah 16 Kadin Kota/Kabupaten dan Anggota Luar Biasa Kadin Jabar berjumlah 7 ALB tidak hadir dan justru berada di forum Konsolidasi Kadin Jawa Barar yg diselenggarakan Caretaker Kadin Jawa Barat ?
Legitimasi Jadi Taruhan
Dengan sederet kejanggalan tersebut, Musprov VIII versi Bogor dinilai bukan hanya problematis secara prosedural, tetapi juga memperlemah legitimasi organisasi di mata publik dan dunia usaha.
“Kalau forum tertinggi organisasi saja dipenuhi kejanggalan, bagaimana Kadin bisa dipercaya sebagai mitra strategis dunia usaha dan pemerintah?” ungkap sumber internal Kadin.
Kini, arah penyelesaian polemik Musprov VIII ada di tangan Kadin Indonesia sebagai induk organisasi. Kejelasan sikap pusat menjadi kunci agar dualisme tidak berlarut dan merugikan dunia usaha di Jawa Barat.
