HAMI Duduki BP2MI, Sekjen Komjen Dwiyono Dituntut Lengser

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 26 November 2025 - 19:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok: HAMI

i

Dok: HAMI

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jakarta, Rabu (26/11/2025)

Massa aksi mendesak Presiden dan Kepala BP2MI segera mencopot Sekretaris Utama BP2MI, Komjen Dwiyono, yang dinilai tidak mematuhi putusan hukum dan disinyalir melakukan langkah-langkah struktural tanpa dasar regulasi yang sah.

Aksi berlangsung dengan eskalasi lebih tinggi dibanding jilid sebelumnya. Para demonstran memasang berbagai poster protes di pagar depan gedung BP2MI, di antaranya bertuliskan “Save BP2MI”, “Revolusi BP2MI”, hingga kritik terkait ketidakpatuhan pejabat terhadap hukum. Massa juga membakar ban sebagai bentuk simbolik penolakan terhadap dugaan penyimpangan kewenangan di internal lembaga.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Bung Faris, menegaskan bahwa BP2MI sebagai institusi negara yang memikul mandat perlindungan pekerja migran tidak boleh dipimpin oleh pejabat yang abai terhadap aturan. Menurutnya, tindakan Komjen Dwiyono justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada tata kelola migrasi nasional.

“BP2MI ini rumah besar bagi pekerja migran. Kalau pejabat di dalamnya tidak tunduk pada hukum, itu bukan hanya pelanggaran etis, tapi ancaman terhadap masa depan perlindungan PMI. Kami mendorong Kepala BP2MI untuk segera mengevaluasi dan mencopot Komjen Dwiyono,” ujar Bung Faris melalui megafon di tengah aksi.

Ia juga menegaskan bahwa HAMI tidak akan tinggal diam selama ada dugaan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak marwah lembaga negara. Menurutnya, langkah pencopotan Sekjen merupakan tindakan paling minimal untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Massa aksi menilai persoalan ini bukan sekadar konflik internal birokrasi, melainkan menyangkut integritas pejabat publik terhadap putusan hukum yang mengikat. Mereka mendesak proses pencopotan segera dilakukan agar stabilitas lembaga tidak terganggu dan BP2MI tetap mampu menjalankan mandat konstitusionalnya.

Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. HAMI menyatakan siap menggelar demonstrasi lanjutan dalam skala lebih besar bila tuntutan mereka tidak direspons oleh Kepala BP2MI maupun pemerintah.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tak Bernyali Berantas Judi Gelper, Kapolda Riau Diminta Evaluasi Jajaran Polres Pelalawan
Anak 16 Tahun di Lebak Diduga Jadi Korban Tindak Pidana Seksual, Polisi Turun Tangan
Bulog Lebak-Pandeglang: Bantuan Pangan Juli dan September Tuntas 100 Presen, Dua Hari Lebih Cepat
Cekcok Berujung Saling Jambak dan Cakar, MS Dilaporkan ke Polsek Kalideres
Konsisten Lakukan Inovasi dan Bangun Sinergi, Bank Banten Raih Radar Banten Award 2026
Anggota DPR Papua Tengah Pertanyakan Transparansi Penertiban Kawasan Hutan di Nabire
Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi
Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:42 WIB

Tak Bernyali Berantas Judi Gelper, Kapolda Riau Diminta Evaluasi Jajaran Polres Pelalawan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Anak 16 Tahun di Lebak Diduga Jadi Korban Tindak Pidana Seksual, Polisi Turun Tangan

Rabu, 30 September 2026 - 11:57 WIB

Cekcok Berujung Saling Jambak dan Cakar, MS Dilaporkan ke Polsek Kalideres

Rabu, 30 September 2026 - 11:22 WIB

Konsisten Lakukan Inovasi dan Bangun Sinergi, Bank Banten Raih Radar Banten Award 2026

Senin, 28 September 2026 - 15:21 WIB

Anggota DPR Papua Tengah Pertanyakan Transparansi Penertiban Kawasan Hutan di Nabire

Berita Terbaru