Terasmedia.co Pandeglang — Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Banten (Gerak 08), Mohamad Rohim, mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, berbagai persoalan pelik masih melilit masyarakat Pandeglang, mulai dari korupsi, infrastruktur rusak, kemiskinan, pelayanan publik yang buruk, hingga konflik lahan yang belum terselesaikan.
“Pandeglang masih dikepung oleh jalan-jalan rusak, angka kemiskinan yang tinggi, dan dugaan korupsi yang merajalela. Ironisnya, DPRD Pandeglang juga terlihat kurang vokal menyuarakan persoalan-persoalan rakyat kecil,” ujar Rohim, Selasa (18/6).
Ia menilai, penyebab utama lambatnya kemajuan Pandeglang adalah maraknya korupsi yang merusak semua unsur kehidupan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama.
“Kami berharap kepada Presiden Prabowo agar memberikan atensi khusus untuk kemajuan masyarakat Pandeglang. Yang paling penting sekarang adalah pengawasan. Karena yang paling merusak Pandeglang adalah korupsi,” tegasnya.
Gerak 08 juga meminta pemerintah provinsi dan pusat tidak hanya sekadar menyalurkan anggaran, tetapi memastikan penggunaannya tepat sasaran. Pandeglang yang sering disebut sebagai kabupaten tertinggal memiliki potensi besar di sektor pariwisata, namun potensi itu tidak akan berkembang tanpa tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pemerintah harus mencari tahu kenapa Pandeglang sulit berkembang. Masalahnya jelas, mulai dari infrastruktur buruk, pelayanan publik lemah, kemiskinan, sampai korupsi yang seolah tak pernah selesai. Ini harus jadi perhatian serius aparat penegak hukum,” katanya.
Rohim juga mendesak lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk benar-benar menjalankan tugas pengawasannya terhadap dana yang masuk ke Pandeglang.
“Jangan sampai uang negara datang, tapi hilang begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai pembangunannya fiktif,” tegasnya.
Masalah-masalah seperti korupsi, kemiskinan, buruknya pelayanan, dan infrastruktur rusak selalu menjadi isu tahunan yang tak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat seolah tidak pernah merata.
“Kami ingin pemerintah pusat hadir membersihkan oknum-oknum koruptor yang mencuri uang rakyat Pandeglang,” tambahnya.
Sebagai bentuk transparansi, Gerak 08 juga mengusulkan agar setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib dipasangi papan informasi proyek atau ditampilkan secara terbuka kepada publik.
“Kami minta semua pembangunan yang memakai uang negara dibuatkan papan nama atau dipajang di layar informasi publik. Masyarakat harus tahu uangnya digunakan untuk apa saja, agar bisa ikut mengawasi,” pungkas Rohim.
