Kekuasaan Berlebihan dan KKN Mengabaikan Hak Dasar Rakyat
DPP NCW mengecam tindakan oknum menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang secara tidak berprikemanusian memaksa rakyat pulau Rempang untuk direlokasi demi kepentingan investor asing dari Tiongkok, Xin Yi Glass Holding Limited. Proyek Eco City Rempang yang dikatakan akan menggiring investasi senilai Rp 175 Triliun, mengabaikan hak-hak dasar masyarakat pulau Rempang yang sudah hidup dan mendiami daerah tersebut puluhan tahun, bahkan ada yang sudah tinggal sejak republik Indonesia ini belum merdeka.
“Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, bahkan sekelas investor abal-abal seperti Xin Yi ini, Bahlil bisa mengusir rakyat pulau Rempang pindah dari tanah kelahiran mereka. Ini kami sengaja mengundang Bung Yanto, pemilik Kawasan Industri Sadai, Bangka Selatan untuk menyampaikan kesaksiannya terkait gagalnya investasi Xin Yi sebesar US$6-7 miliar,” kata Hanif.
Dari data yang NCW dapatkan, sebelum Pulau Rempang, ternyata Xinyi Glass pernah membuat MoU yang sama dengan Kawasan Industri Sadai tahun 2020 di Bangka dengan janji akan menyiapkan US$6-7 miliar untuk investasinya menggarap pengolahan mineral tambang pasir kuarsa Bangka Belitung, rencana investasi ini disampaikan Cheng Gang kepada Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, Rabu (23/11/2022) di Pangkalpinang.
“Hingga saat ini tidak ada kepastian keberlanjutan investasi Xin Yi di kawasan industri Sadai. Padahal kontrak sudah ditanda tangani pihak kami dan Xin Yi,” jelas Yanto di Kantor DPP NCW.
Tidak hanya di kawasan industri Sadai, Xinyi Glass juga berkomitmen investasi di Gresik bernilai US$ 700 juta. Mereka masuk dengan menggaet mitra lokal PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk membeli lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kaca. Berdasarkan Perjanjian tersebut, BKMS telah setuju untuk menjual lahan dan Xinyi telah setuju untuk membeli lahan yang luas dalam rangka pembangunan pabrik produksi Kaca Xinyi di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE (KEK JIIPE). Namun progres investasi ini tidak jelas ujungnya, hal ini diduga karena rendahnya kemampuan keuangan.
.
Kekuasaan yang berlebihan rezim Jokowi dan kroni-kroninya ini memperlihatkan bahwa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sudah sangat merajalela di negeri ini. Pelanggaran konstitusi terjadi berkali-kali, rakyat yang memperjuangkan haknya malah sering diintimidasi, para aktivis dan budayawan beropini direpresi, pemilik media dan jurnalis diintervensi, kebebasan pers dibungkam dan aktivis mahasiswa berorasi berakhir dengan kriminalisasi, dan terakhir kebebasan berpendapat dan berpolitik yang dilindungi oleh undang-undang juga dikebiri oleh sosok Pak Lurah yang sudah menjadi bagian dari oligarki.
“Jangan coba-coba bilang bahwa kita kita oligarki atau yang oligarki itu nggak bagus, tunggu kalian, saya mau tunggu begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya,” ucap Bahlil Menteri Investasi (26/12/23)
“Inilah contoh gagalnya Jokowi mengawal demokrasi dan menjaga etika para pembantunya dalam menjalankan kabinet Indonesia Maju. Rakyat dipertontonkan kebobrokan rezim berkuasa pada menit-menit terakhir masa pemerintahan Jokowi ini. Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sudah tidak menjadi alat pandu dalam menjalankan roda pemerintahan Jokowi,” pungkas Hanif.
