Terasmedia.co SUMENEP – Musim panen garam di daerah seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi petani. Masalah utama yang dihadapi adalah penyerapan hasil garam yang tidak optimal, sehingga menyebabkan penumpukan stok yang berdampak pada turunnya harga dan merugikan petani.
Hal tersebut menjadi perhatian serius Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, saat mengunjungi lahan pertanian di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Rabu (12/2) kemarin. Kunjungan Don Muzakir didampingi Ketua DPW Tani Merdeka Jatim, Riki, Ketua DPD Tani Merdeka Sumenep, Achmad Jailani.
Don Muzakir mengaku prihatin melihat nasib petani garam di daerah. Anomali harga yang tidak stabil membuat petani garam memilih menumpuk hasil produksi alih-alih menjualnya. Kesejahteraan petani garam tentu sangat dipertaruhkan di tengah harga garam yang jauh bahkan dari biaya produksi petani.
“Bagi petani garam, masalah harga yang rendah bukan hanya soal pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi juga soal keberlanjutan usaha mereka. Banyak petani yang terpaksa menanggung kerugian besar setiap kali panen, karena biaya produksi yang tinggi—mulai dari pembelian alat dan bahan, hingga biaya tenaga kerja—tidak sebanding dengan harga jual garam,” terang Don.
Diterangkan Don, kunjungannya kali ini ke Madura dalam rangka menyerap aspirasi dan keresahan petani Garam. Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan untuk diteruskan ke instansi pemerintah, seperti Kemendag, PT. Garam, dan lainnya.
“Setidaknya, kita dorong pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan PT Garam untuk menerbitkan Harga Eceran Tetap (HET) untuk garam lokal ke depan. Hal ini penting untuk meningkatkan dan melindungi petani atau petambak garam di daerah,” ungkap dia.
“Kemarin harga padi, jagung, dan singkong sudah ditetapkan (Harga Pembelian Petani atau HPP). Ke depan kita sinergi bersama untuk mendorong kesejahteraan petambak garam melalui stabilitas dan kontunuitas harga,” imbuhnya.
Don Muzakir menyebut, pihaknya akan berusaha keras untuk mengawal dan melaksanakan prioritas pemerintah soal ketahanan pangan nasional. Termasuk, tambahnya, melalui stop impor garam dan pabrik pengolahan produksi langsung dari petani melalui kerjasama pemerintah.
“Kami di Pusat akan terus konsisten mengawal kesejahteraan petani dan petambak garam di daerah, utamanya di Madura. Kita bersama-sama memperjuangkan nasib petani dan petambak garam lokal di Madura dan Indonesia,” tegasnya.
Kunjungan Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, ke Madura sekaligus dalam rangka mengukuhkan dan melantik pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Pamekasan dan Sumenep. Pengambilan sumpah dihelat di Ballroom Front One Hotel dan dihadiri Pj Bupati Pamekasan, Polres Pamekasan, Dandim, dan sejumlah instansi terkait.
Langkah Strategis
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Penasihat DPD Tani Merdeka Sumenep, Khalik, menjelaskan, Tani Merdeka harus konsisten mendukung pencapaian swasembada pangan di daerah. Tani Merdeka di daerah memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif untuk melakukan langkah strategis.
“Meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan lokal bisa distimulasi melalui sejumlah strategi, misalnya peningkatan akses teknologi pertanian, pemberdayaan melalui koperasi dan kelompok tani, kualitas produk pertanian dan diversifikasi hasil tani,” kata Khalik dalam sambutannya.
“Peningkatan infrastruktur dan akses pasar juga sangat penting. Hal ini untuk mengantisipasi hasil tani lokal tak terserap. Kolaborasi dengan sejumlah pihak, baik pemerintah, swasta, dan petani akan memudahkan memperkuat ketahanan pangan lokal, dan mendukung terwujudnya swasembada pangan di tingkat nasional,” terang dia.
Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Sumenep, Achmad Jailani, mengapresiasi kedatangan Ketua DPP Tani Merdeka ke Madura. Menurutnya, kunjungan ke Madura akan menjadi spirit dan optimisme pengurus Tani Merdeka di daerah untuk mengawal cita-cita ketahanan pangan melalui optimalisasi pertanian.
“Relevan dengan yang disebutkan Ketua Umum Don Muzakir, Tani Merdeka di daerah akan giat melakukan kolaborasi bersama pemerintah atau swasta dan pendampingan bersama petani. Kolaborasi dan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, terutama di Sumenep,” kata Jailani.
