Terasmedia.co Jakarta – Kementerian HAM (Kemenham) menggelar rapat penting pada Kamis, 8 Mei 2025 pukul 15.00 WIB di kantor pusat Kemenham, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain H. Mirwan (Bupati Aceh Selatan), Dr. Tuti Widyaningrum, SH., MH. (Kampus UTA’45 Jakarta), dan Revitriyoso Husodo (Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera), serta staf dari Kemenham.
Dalam rapat tersebut, Wamen HAM menjelaskan tugas pokok dan fungsi Kemenham dalam menyelenggarakan lima P HAM: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM. Ia juga menyampaikan bahwa Kemenham memiliki dua direktorat jenderal utama, yaitu Dirjen Instrumen Penguatan HAM dan Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Untuk daerah, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendampingan HAM, bukan audit formal.
Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, menyampaikan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi serta meminta arahan mengenai program Kemenham di Aceh Selatan, termasuk potensi kolaborasi dengan dua kampus yang ada di wilayah tersebut.
Sementara itu, Revitriyoso Husodo menekankan pentingnya penyelesaian konflik agraria di wilayah Gurilla, Pematang Siantar dan pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok melalui pendekatan Restorative Justice dan sinergi antar pemangku kepentingan.
Dr. Tuti Widyaningrum memaparkan rencana pelaksanaan Seminar Nasional HAM di Kampus UTA’45 Jakarta dan pembentukan Pusat Kajian HAM sebagai bagian dari kerja sama akademik dengan Kemenham.
Sebagai hasil rapat, Wamen HAM menyampaikan beberapa rekomendasi:
Menyambut baik pelaksanaan Seminar Nasional HAM di UTA’45 dan menyatakan kesediaan untuk hadir, serta meminta panitia berkoordinasi dengan staf Kerjasama.
Mengagendakan kunjungan ke lokasi konflik agraria di Desa Gurilla, Pematang Siantar pada 16 Mei 2025.
Menginstruksikan kepada Bupati Aceh Selatan untuk melakukan pendataan terhadap korban Jambo Keupok secara lengkap untuk keperluan program pemulihan. Selain itu, akan dibangun Memorial Park sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, bekerja sama dengan Yayasan Gerak Nusantara.
Rapat ini mencerminkan komitmen Kemenham dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM, serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di berbagai daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan.
