Terasmedia.co Jakarta – Beredar curhatan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Emanuel Ebenezer. Dalam curhatan yang tersebar di WhatsAap tersebut, Raja Juli Antoni mengingatkan kepada bawahanya agar tidak memungut upeti untuk perizinan apa pun dari pengusaha.
“Kejadian OTT yang menimpa mantan Wamenaker dkk mesti jadi pelajaran buat kita bersama agar saling menjaga dan saling mengingatkan agar hal serupa tidak terjadi,” tulis dalam isi curhatan Menhut Raja Juli yang sudah tersebar luas di WhatsaAp, Jumat (29/8/2025)
Selanjutnya, Raja Juli mengingakan kepada teman-teman lainnya yang bekerja di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) agar tidak meminta imbalan dalam pengurusan perizinan apa pun kepada pengusaha. Kata Raja Juli, dia dengan tegas, kalau ada yang menjual namanya, ia pastikan itu tidak benar.
“Kalau ada yang mengatasnamakan saya, saya pastikan itu tidak benar dan mohon konfirmasi mengenai itu langsung kepada saya,” sebutnya.
Raja Juli juga mengajak rekan-rekannya di Kemenhut untuk bekerja sama dalam kebaikan, dan saling mengingatkan agar tidak terjebak dalam ketidakbaikan dan ketidakpatutan. Menurut dia, kita harus perbaiki “forest governance” melalui tupoksi dan posisi kita masing-masing.
“Saya berharap karir dan pengabdian saya dan bapak-ibu semua di Kementerian Kehutanan berakhir dengan baik, membanggakan dan meninggalkan legacy yang permanen dan berkelanjutan. Mari saling jaga, saling mengingatkan! Salam Hormat Raja Antoni,” tulis kalimat akhir curhatan yang tersebar di WhatsAap.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir berpendapat bahwa curhatan Menhut Raja Juli harus menjadi mawas diri untuk rekan-rekannya di Kemenhut terutama dalam perizinan. Kata Mukhsin, Raja Juli harus bisa membutikan curhatannya kepada publik dan pengusaha yang akan mengurus izin-izin di Kemenhut.
“Dalam curhatan Menhut Raja Juli harus bisa dibuktikan dengan suatu fakta integritas dengan pengusaha-pengusaha yang mengurus izin. Jadi harus dituangkan dalam bentuk nyata yang kongkrit, bisa lewat dokumen atau mengundang pengusaha-pengusaha yang sedang mengurus izin bahwa di Kemenhut tidak ada pungutan (upeti),” tegas Mukhsin yang kerap disapa Daeng.
Selain itu, kata Mukhsin, Kemenhut sendiri harus juga memberikan akses kemudahan bagi pelaku usaha yang akan mengurus izin terutama tentang transparasi publik. Sehingga, kata Mukhsin setiap orang yang akan mengurus izin dipermudah informasinya dan tidak kesulitan mengakesesnya.
“Harapanya curahatan Menhut tak hanya pengingat bagi mereka, tapi harus dieksekusi dengan aksi nyata khsusnya di Kemenhut. Karena saya sendiri sering mendapat informasi keluhan dari pengusaha yang sedang mengurus izin di Kemenhut sangat sulit dan susah,” jelas Mukhsin.
