Jakarta – Bendahara Umum dan Ketua Satgas KNMP Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI), Mikael Mali, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, khususnya para nelayan di seluruh Indonesia.
Saat ditemui wartawan pada Kamis (4/6/2026), Mikael Mali yang juga merupakan seorang pengacara senior menyampaikan bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi nelayan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun para pemangku kepentingan.
“Masih banyak nelayan yang membutuhkan perhatian, mulai dari akses pelayanan dasar seperti BPJS bagi diri mereka dan keluarganya, harga hasil tangkapan yang tidak menentu, hingga persoalan tumpang tindih kewenangan dan kepastian hukum di wilayah laut. Untuk itu kami hadir untuk memperjuangkan rakyat kecil, khususnya masyarakat nelayan,” ujar Mikael Mali.
Menurutnya, perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas karena sektor perikanan merupakan salah satu penopang penting perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat pesisir.
Mikael juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir.
Sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Program tersebut antara lain pembangunan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih, distribusi 1.582 kapal penangkap ikan gratis bagi kelompok masyarakat pesisir, serta penyediaan fasilitas modern dan pembiayaan mikro berbunga ringan melalui Koperasi Merah Putih.
“Kami akan terus mengawal dan mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada nelayan agar dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Mikael.
Dalam pelaksanaannya, setiap Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti SPBU khusus nelayan untuk menekan biaya operasional melaut, pabrik es, cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, dermaga sederhana, serta panel energi pendukung.
Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dengan penambahan sekitar 1.000 desa setiap tahunnya. Prioritas pembangunan ke depan akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur guna mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, sebanyak 1.582 kapal penangkap ikan dengan berbagai ukuran, mulai dari kapal kecil, menengah hingga besar, disiapkan untuk disalurkan kepada kelompok nelayan guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.
Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat juga akan mendapatkan akses terhadap berbagai fasilitas pendukung, termasuk gudang penyimpanan, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, layanan farmasi dengan harga terjangkau, serta pembiayaan mikro berbunga ringan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Mikael Mali berharap seluruh program tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
