Banten — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Banten bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten menyampaikan kritik serta kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Salah satunya DPC GMNI Pandeglang yang secara khusus menyoroti tiga sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.
Bagi DPC GMNI Pandeglang, HUT Banten ke-26 tidak semestinya hanya menjadi momentum seremonial. Hari jadi provinsi harus menjadi momentum evaluasi untuk melihat sejauh mana pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Pandeglang.
Di sektor pendidikan, DPC GMNI Pandeglang menilai masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari pemerataan akses pendidikan, kualitas sarana dan prasarana sekolah, kondisi tenaga pendidik, hingga kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah, saat aksi 4/10/26.
Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, pemerintah daerah dinilai harus memastikan masyarakat Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang, memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, terjangkau, dan merata.
DPC GMNI Pandeglang mendorong Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius mahasiswa. Menurut DPC GMNI Pandeglang, akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.
Masih terdapat masyarakat di berbagai wilayah yang menghadapi persoalan akses terhadap fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga keterjangkauan layanan kesehatan.
Karena itu, DPC GMNI Pandeglang mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten agar pembangunan sektor kesehatan tidak berhenti pada pembangunan gedung dan fasilitas semata. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, berkualitas, dan berkeadilan.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan utama. Kondisi jalan, jembatan, akses transportasi, serta berbagai infrastruktur dasar dinilai memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perdagangan, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
DPC GMNI Pandeglang meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan pembangunan yang bersifat seremonial.
Dalam orasinya, Ketua DPC GMNI Pandeglang, Bung Aziz, menyampaikan bahwa momentum HUT Banten ke-26 harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara serius.
“Kami hadir bukan untuk merayakan HUT Banten hanya dengan seremoni. Bagi kami, ulang tahun Banten harus menjadi momentum untuk bertanya: sudah sejauh mana pembangunan dirasakan oleh masyarakat Banten? Di Pandeglang, kami masih banyak menemukan persoalan tentang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten.”
Ia menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan suara masyarakat ketika masih terdapat persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya terlihat dalam angka dan laporan administratif. Kami ingin melihat pembangunan yang nyata, yang dirasakan oleh masyarakat di pelosok Pandeglang. Pemerintah harus hadir, mendengar, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.”
Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Advokasi Aksi DPC GMNI Pandeglang, Bung Galih, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap pemerintah.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bukan hanya sekadar komoditas politik. Ketiganya merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan bagian dari tanggung jawab negara. Karena itu, pemerintah tidak boleh abai terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.”
Ia juga menegaskan bahwa DPC GMNI Pandeglang akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut melalui advokasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Ketika masyarakat masih kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai, maka tugas mahasiswa adalah bersuara. Kritik kami adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan Pandeglang dan Banten.”
DPC GMNI Pandeglang menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari perjuangan mahasiswa untuk memastikan pembangunan di Banten berjalan berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Momentum HUT Banten ke-26 diharapkan menjadi titik evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan. Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dinilai perlu membuka ruang evaluasi yang lebih luas, menerima kritik masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
