Terasmedia.co Jakarta – Gema usulan untuk membubarkan sekolah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) di wilayah Sumatera Utara terus bergema di ruang publik, memicu gelombang reaksi dari kalangan pendidik dan pengamat kebijakan nasional. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai pernyataan‑pernyataan yang muncul di tengah perdebatan itu telah menyakiti perasaan kaum akademisi yang selama ini menjaga iklim berpikir kritis di dunia pendidikan Indonesia.
“Banyak kalangan akademisi merasa lembaga LBP tampak lebih sering tampil membela mantan atasannya daripada menjadi ruang belajar yang netral. Persepsi itu membuat muncul tuduhan lembaga ini anti‑pendidikan. Ketika kemudian muncul seruan untuk membubarkannya, itu bukan sekadar ucapan biasa, melainkan luapan kegelisahan yang sudah lama terpendam,” ujar Jerry Massie.
Ia memperingatkan bahwa jika perdebatan ini hanya berputar pada saling serang tanpa dasar data yang jelas, hal‑hal yang berkembang bisa menjadi “racun pendidikan” yang merusak semangat berpikir ilmiah di kampus dan lembaga belajar lainnya.
Di tengah kontroversi seputar lembaga pendidikan itu, ruang publik juga kembali ramai membahas rekam‑jejak era pemerintahan sebelumnya. Berbagai narasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menguntungkan bangsa, mulai dari pasir, wilayah laut hingga proyek IKN yang dikhawatirkan lebih banyak memberi manfaat kepada pihak asing.
Muncul pula angka‑angka perbincangan seperti dugaan kerugian korupsi hingga Rp 3 000 triliun dan besaran utang negara yang disebut mencapai Rp 8 500 triliun, serta sorotan terhadap aset yang disebut‑sebut bernilai sekitar Rp 1,9 triliun bahkan lebih. Jerry Massie menegaskan bahwa semua angka tersebut masih merupakan narasi publik, belum menjadi hasil audit resmi lembaga negara.
“Ketika angka‑angka besar itu terus dibicarakan tanpa bukti audit yang terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara bisa semakin goyah. Karena itu saya menyerukan agar dilakukan audit yang transparan dan menyeluruh terhadap aset‑aset yang menjadi sorotan, untuk menjawab keraguan yang tumbuh di masyarakat,” tegas Jerry Massie.
Ia menambahkan bahwa meskipun kebebasan berpendapat harus dihargai, semua pihak perlu berhati‑hati agar tidak membuat dunia pendidikan terjebak dalam pertikaian politik yang tidak produktif.
Menurutnya, perdebatan yang sehat seharusnya mengajak bangsa memperbaiki sistem pendidikan dan tata‑kelola sumber daya alam, bukan hanya saling menyerang tokoh atau lembaga tertentu. Ia berharap para akademisi, pembuat kebijakan dan masyarakat luas dapat terus mengedepankan data‑data terverifikasi dalam setiap diskusi penting bagi masa depan Indonesia.
