Terasmedia.co Pandeglang – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menerima sampah dari Tangerang hingga 500 ton per hari memicu kemarahan warga. Gelombang aksi protes pun terjadi secara berjilid-jilid, menuntut kebijakan tersebut segera dihentikan.
Pengamat lingkungan dari Mata Tunas, Humaedi, mengkritik keras sikap Bupati Pandeglang yang dinilainya lepas tanggung jawab. Menurutnya, bupati justru menghindar dari masalah dengan memecat bawahan, padahal ia adalah pengambil keputusan tertinggi.
“Seharusnya bupati yang paling bertanggung jawab. Mustahil kebijakan sebesar ini berjalan tanpa sepengetahuannya. Memecat bawahan saja itu sama saja cuci tangan,” ujar Humaedi.
Humaedi juga menyoroti bahwa Pandeglang, yang dikenal sebagai Kota Santri dengan slogan “Satu Juta Santri, Seribu Ulama”, seolah kehabisan ide dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Menampung sampah untuk menambah PAD itu sangat miris, seakan tidak ada lagi gagasan lain,” katanya.
Dampak dari kebijakan ini, lanjutnya, sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Jalan-jalan desa hancur akibat lalu lalang truk sampah, bau busuk menyengat, dan potensi penyebaran penyakit mengancam warga. “Sudah tidak mampu membangun jalan, malah dapat uang dari sampah yang merusak jalan. Ini seperti melucu,” kritiknya.
Yang lebih disesalkan, kata Humaedi, bupati tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab kepada masyarakat. “Alih-alih meminta maaf, malah memecat bawahan. Aneh sekali,” ujarnya.
Aksi penolakan warga disebut akan terus berlanjut hingga kebijakan penerimaan sampah dari Tangerang tersebut resmi dicabut.
