Gawat Ketahuan, Surat Internal PAN Jabar Beredar Diduga jadi Jalur Titipan Parpol

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 19 September 2025 - 18:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Surat Internal PAN Jabar.

i

Foto: Surat Internal PAN Jabar.

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Sebuah surat berkop resmi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat beredar dan memicu perbincangan hangat.

Surat bernomor PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025 itu berisi perintah kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon dan Ketua DPD PAN Kabupaten Indramayu untuk melakukan penjaringan bakal calon pendamping desa yang akan ditempatkan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes RI).

Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPW PAN Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah dan Sekretaris Ivan Fadilla tersebut, DPW PAN menginstruksikan agar:

1. DPD PAN di daerah segera mendata nama-nama bakal calon pendamping desa berikut dokumen yang diperlukan.

2. Seluruh data dimasukkan ke dalam file Microsoft Excel sesuai format terlampir.

3. Dokumen syarat calon dikumpulkan dalam satu folder Google Drive.

Hasil penjaringan dilaporkan ke Sekretariat DPW PAN Jawa Barat paling lambat 8 September 2025.

Bagian yang paling menyorot perhatian adalah kalimat bahwa DPW PAN Jabar “mendapatkan kuota” untuk mengisi pendaftaran pendamping desa di wilayah yang tidak memiliki perwakilan anggota DPR RI dari PAN. Frasa “kuota” ini langsung memicu spekulasi publik: apakah ini sekadar proses penjaringan resmi atau ada potensi praktik titip-menitip jabatan?

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, meskipun tidak serta-merta melanggar aturan, penyebutan kuota dari partai politik untuk posisi pendamping desa yang seharusnya merupakan program pemerintah berpotensi menimbulkan pertanyaan soal netralitas rekrutmen.

“Jika proses rekrutmen pendamping desa sampai diwarnai intervensi partai, ini bisa merusak citra profesionalisme program Kemendes,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, DPW PAN Jawa Barat belum memberikan klarifikasi resmi terkait bocornya surat tersebut dan mekanisme pendaftaran pendamping desa yang disebut memiliki kuota khusus.

Kasus ini kian ramai diperbincangkan di media sosial, dengan sebagian warganet mempertanyakan: “Apakah pendamping desa kini jadi jatah partai?”

Komentar ditutup.

Berita Terkait

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga
LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong
Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81
Ketum LMND Nilai Sufmi Dasco Ahmad Figur Tepat Dampingi Prabowo, Wacana Gantikan Gibran Mengemuka
Ini Jawaban Kedes Cipadang Terkait Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov
Sungguh Miris : Pembangunan Rabat Beton Anggaran Banprov Desa Cipadang di Duga di Kerjakan Asal Jadi
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:34 WIB

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Sabtu, 14 November 2026 - 21:04 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 21:01 WIB

Fraksi PKB Pandeglang Serap Suara Rakyat, H. Mulyadi Siap Kawal Aspirasi Warga

Sabtu, 14 November 2026 - 19:07 WIB

LSM Gempur Desak BBPJN Segera Perbaiki Jalan Lingkar Sorong

Sabtu, 14 November 2026 - 15:40 WIB

Kapolda Banten Apresiasi Dedikasi Brimob di HUT ke-81

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB