Terasmedia.co Raja Ampat – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka pengucapan sumpah dan janji jabatan Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat masa bakti 2024–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRK Raja Ampat, Senin (11/5/2026), dalam suasana khidmat dan penuh nuansa demokrasi daerah.
Agenda penting itu dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, mulai dari pimpinan TNI dan Polri, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan pemuda dan perempuan. Kehadiran lintas elemen tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan lembaga legislatif di Kabupaten Raja Ampat.
Dalam rapat tersebut, amanah dan pandangan kebijakan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, disampaikan oleh Wakil Bupati Raja Ampat, Drs. Mansyur Syahdan, M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun tetap berada dalam satu tujuan besar untuk membangun kesejahteraan masyarakat Raja Ampat secara adil dan merata.
Menurut Mansyur Syahdan, DPRK memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peran tersebut dinilai menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menekankan bahwa kualitas kepemimpinan di lembaga legislatif sangat menentukan arah pembangunan daerah. Integritas moral, profesionalisme, dan wawasan kebangsaan disebut sebagai modal utama dalam melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Kepada Wakil Ketua III DPRK yang baru dikukuhkan, pemerintah daerah menyampaikan harapan agar amanah yang diberikan rakyat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sikap profesional dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat diminta menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
“Aspirasi masyarakat yang datang dari wilayah paling terpencil hingga pusat pemerintahan harus menjadi rujukan utama dalam setiap langkah kebijakan. Sebab, masyarakatlah tujuan akhir dari seluruh penyelenggaraan negara dan pengabdian kita bersama,” demikian amanat Bupati yang dibacakan Wakil Bupati.
Selain itu, Mansyur Syahdan turut menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus diselesaikan melalui musyawarah yang bermartabat dan mengedepankan kepentingan umum.
Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Dengan kerja sama yang baik, berbagai program pembangunan di Raja Ampat diyakini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, makna sumpah dan janji jabatan juga ditekankan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada masyarakat serta Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah jabatan disebut bukan sekadar seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kinerja nyata dan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Rapat Paripurna Istimewa itu ditutup dengan doa dan harapan agar pejabat yang baru dikukuhkan senantiasa diberikan kekuatan, hikmat, dan bimbingan dalam menjalankan amanah. Momentum tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi antarlembaga demi mewujudkan Raja Ampat yang maju, sejahtera, dan bermartabat.
Penulis : Abdullah
Editor : Redaksi
