Terasmedia.co Lebak – Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 2 Sangiang, yang berlokasi di Jalan Sempureun RT 04 RW 01, Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan saling klaim kepemilikan lahan antara pihak sekolah dan warga setempat.
Program revitalisasi tersebut menelan anggaran sebesar Rp1.222.808.031 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pengerjaan selama 90 hari kalender.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan ini mencuat setelah adanya aktivitas pembangunan rumah hunian pribadi oleh seorang warga di area yang diduga masuk dalam lahan sekolah.
Engkus, orang kepercayaan pemilik rumah tersebut, membenarkan bahwa lahan yang sedang dibangun itu tengah menghadapi persoalan klaim kepemilikan. Menurutnya, pemilik lahan saat ini sedang mengurus persoalan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Memang tanah yang sedang dibangun ini dalam keadaan sengketa. Untuk itu, pemiliknya sekarang sedang mengurus persoalan tersebut ke BPN,” ujar Engkus kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Sebagaimana prinsip tata kelola program revitalisasi satuan pendidikan, kepastian status hukum lahan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Kejelasan kepemilikan dan bebasnya lahan dari sengketa maupun klaim pihak lain diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Penggunaan anggaran negara untuk pembangunan di atas lahan yang status kepemilikannya belum jelas berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, hukum, hingga kerugian keuangan negara apabila terbukti terdapat pelanggaran.
Sementara itu, Sekretaris P2SP SDN 2 Sangiang, Rizal, membantah keras adanya persoalan legalitas lahan dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa pihak sekolah memiliki dokumen dan persyaratan administrasi yang diperlukan. Bahkan, Rizal memperlihatkan sertifikat asli Hak Guna Pakai (HGP) dengan luas lahan 4.370 meter persegi, beserta surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
“Justru pihak sekolah yang merasa dirugikan. Kami memiliki seluruh persyaratan dan bukti yang dibutuhkan,” tegas Rizal.
Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang oleh pihak BPN, luas lahan tercatat mencapai 4.370 meter persegi. Ia juga mengklaim bahwa tanah yang saat ini digunakan warga termasuk dalam area lahan sekolah tersebut.
Meski demikian, persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi antarpihak agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Dody Irawan, menyarankan agar pihak sekolah mengedepankan langkah tabayun atau klarifikasi guna mencari titik temu atas persoalan tersebut.
Ia berharap permasalahan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan komunikasi dan bukti kepemilikan masing-masing pihak.
Di sisi lain, pihak sekolah menyatakan siap menempuh jalur penyelesaian apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan mengenai batas dan klaim kepemilikan lahan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, termasuk BPN, guna memastikan status hukum dan batas bidang tanah yang dipersoalkan.
Penulis: Welly
