Krisis Pendidikan Papua Kian Mengkhawatirkan, Kornelius Kambu Usulkan Peta Jalan Pendidikan Berbasis Budaya

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Sorong – Hasil riset yang dilakukan akademisi dari Universitas Papua, Agus Sumule, mengungkapkan sekitar 600 ribu anak-anak Papua belum mendapatkan akses pendidikan secara layak. Angka tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan berpotensi terus meningkat apabila tidak ada langkah serius dari pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua. Riset tersebut disampaikan pada 13 Mei 2026.

Tingginya angka putus sekolah di Papua menjadi persoalan besar yang membutuhkan perhatian bersama. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap masa depan generasi muda Papua, tetapi juga mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua.

Tokoh intelektual Papua, Dr. Kornelius Kambu, menilai persoalan pendidikan di Papua tidak akan terselesaikan tanpa adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPR Papua, hingga DPR kabupaten/kota harus memiliki keseriusan dalam menekan angka putus sekolah yang terus meningkat setiap tahun.

Ia mengatakan, apabila para pemimpin daerah tidak segera mengambil tindakan cepat dan terukur, maka jumlah anak-anak Papua yang kehilangan akses pendidikan akan terus bertambah. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan di seluruh wilayah Papua.

Menurut Dr. Kornelius Kambu, langkah paling tepat yang harus segera disiapkan pemerintah daerah adalah membentuk kebijakan “Peta Jalan Pendidikan Tanah Papua”. Kebijakan tersebut dinilai penting sebagai arah pembangunan pendidikan jangka panjang guna menyelamatkan generasi Papua.

“Peta Jalan Pendidikan” itu, kata dia, harus menjadi dasar dalam menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperbaiki kualitas IPM di Tanah Papua. Selain itu, kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan kondisi sosial, geografis, dan budaya masyarakat adat Papua yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang dilaksanakan di Timika harus menghasilkan rekomendasi bersama terkait penyelamatan pendidikan di Papua. Rekomendasi tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengikat seluruh pemerintah daerah.

Dr. Kornelius Kambu mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Peta Jalan Pendidikan di Tanah Papua. Menurutnya, Perda tersebut penting agar arah pembangunan pendidikan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dikawal pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Selain Perda, ia juga meminta pemerintah pusat menghadirkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus mengenai sistem dan metode penanganan pendidikan di Tanah Papua. Kebijakan khusus itu dianggap penting karena Papua memiliki tantangan geografis dan budaya yang sangat berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, sistem pendidikan di Papua harus mengadopsi pendidikan nasional sebesar 60 persen dan muatan lokal berbasis budaya sebesar 40 persen. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakter masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua.

Ia menilai pendidikan berbasis budaya lokal akan membuat anak-anak Papua lebih mudah memahami proses belajar mengajar. Selain itu, pendekatan tersebut juga diyakini dapat menjaga identitas budaya Papua sekaligus meningkatkan minat belajar anak-anak di kampung-kampung maupun wilayah pedalaman.

Dalam Peta Jalan Pendidikan Papua nantinya, pemerintah daerah juga diminta memperhatikan kualitas tenaga pendidik. Penataan SDM guru, peningkatan kompetensi, perlindungan keamanan, hingga kesejahteraan guru harus menjadi bagian penting dalam regulasi pendidikan di Papua.

Dr. Kornelius Kambu berharap seluruh kepala daerah di Tanah Papua memiliki kesamaan komitmen dalam menyelamatkan generasi muda Papua melalui pendidikan yang berkualitas dan berbasis budaya lokal.

Ia menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pemimpin daerah, persoalan tingginya angka putus sekolah di Papua akan terus menjadi ancaman besar bagi masa depan pembangunan Papua.

Penulis : Abdullah

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Semarak HUT ke-81 RI: Warga RT 20 RW 07 Tambakbaya Gelar Lomba Rakyat dan Kegiatan Sosial
Paskibraka Banten 2026 Dikukuhkan, Kapolda Hengki Dorong Semangat Kebangsaan
Semarak Kemerdekaan di Mekarjaya, PKB Dorong Olahraga, Pembangunan dan Program Kerakyatan
CDC Dorong Pemerintah Perkuat Edukasi dan Pembinaan Hadapi Persoalan Sosial
Sidang Perdana Kasus Gas Portable: 15 Advokat LBH Peradi Profesional Dampingi Buruh Pabrik di PN Jakarta Utara
Jalin Komunikasi dan Kekeluargaan, DKM Al-Barokah Kunjungi Keluarga Almarhum H. M Nalendra Martakusumah
FPK Lebak Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih, Ajak Masyarakat Refleksikan Makna Kemerdekaan
Krisis Air 5 Bulan Tanpa Hujan: Karang Taruna Banten Turun Tangan, Warga Kasemen Rela Andalkan Air Payau
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 23:50 WIB

Semarak HUT ke-81 RI: Warga RT 20 RW 07 Tambakbaya Gelar Lomba Rakyat dan Kegiatan Sosial

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 13:14 WIB

Semarak Kemerdekaan di Mekarjaya, PKB Dorong Olahraga, Pembangunan dan Program Kerakyatan

Jumat, 14 Agustus 2026 - 22:40 WIB

CDC Dorong Pemerintah Perkuat Edukasi dan Pembinaan Hadapi Persoalan Sosial

Jumat, 14 Agustus 2026 - 19:18 WIB

Sidang Perdana Kasus Gas Portable: 15 Advokat LBH Peradi Profesional Dampingi Buruh Pabrik di PN Jakarta Utara

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:23 WIB

Jalin Komunikasi dan Kekeluargaan, DKM Al-Barokah Kunjungi Keluarga Almarhum H. M Nalendra Martakusumah

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB