Krisis Pendidikan Papua Kian Mengkhawatirkan, Kornelius Kambu Usulkan Peta Jalan Pendidikan Berbasis Budaya

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Sorong – Hasil riset yang dilakukan akademisi dari Universitas Papua, Agus Sumule, mengungkapkan sekitar 600 ribu anak-anak Papua belum mendapatkan akses pendidikan secara layak. Angka tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan berpotensi terus meningkat apabila tidak ada langkah serius dari pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua. Riset tersebut disampaikan pada 13 Mei 2026.

Tingginya angka putus sekolah di Papua menjadi persoalan besar yang membutuhkan perhatian bersama. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap masa depan generasi muda Papua, tetapi juga mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua.

Tokoh intelektual Papua, Dr. Kornelius Kambu, menilai persoalan pendidikan di Papua tidak akan terselesaikan tanpa adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPR Papua, hingga DPR kabupaten/kota harus memiliki keseriusan dalam menekan angka putus sekolah yang terus meningkat setiap tahun.

Ia mengatakan, apabila para pemimpin daerah tidak segera mengambil tindakan cepat dan terukur, maka jumlah anak-anak Papua yang kehilangan akses pendidikan akan terus bertambah. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan di seluruh wilayah Papua.

Menurut Dr. Kornelius Kambu, langkah paling tepat yang harus segera disiapkan pemerintah daerah adalah membentuk kebijakan “Peta Jalan Pendidikan Tanah Papua”. Kebijakan tersebut dinilai penting sebagai arah pembangunan pendidikan jangka panjang guna menyelamatkan generasi Papua.

“Peta Jalan Pendidikan” itu, kata dia, harus menjadi dasar dalam menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperbaiki kualitas IPM di Tanah Papua. Selain itu, kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan kondisi sosial, geografis, dan budaya masyarakat adat Papua yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang dilaksanakan di Timika harus menghasilkan rekomendasi bersama terkait penyelamatan pendidikan di Papua. Rekomendasi tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengikat seluruh pemerintah daerah.

Dr. Kornelius Kambu mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Peta Jalan Pendidikan di Tanah Papua. Menurutnya, Perda tersebut penting agar arah pembangunan pendidikan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dikawal pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Selain Perda, ia juga meminta pemerintah pusat menghadirkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus mengenai sistem dan metode penanganan pendidikan di Tanah Papua. Kebijakan khusus itu dianggap penting karena Papua memiliki tantangan geografis dan budaya yang sangat berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, sistem pendidikan di Papua harus mengadopsi pendidikan nasional sebesar 60 persen dan muatan lokal berbasis budaya sebesar 40 persen. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakter masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua.

Ia menilai pendidikan berbasis budaya lokal akan membuat anak-anak Papua lebih mudah memahami proses belajar mengajar. Selain itu, pendekatan tersebut juga diyakini dapat menjaga identitas budaya Papua sekaligus meningkatkan minat belajar anak-anak di kampung-kampung maupun wilayah pedalaman.

Dalam Peta Jalan Pendidikan Papua nantinya, pemerintah daerah juga diminta memperhatikan kualitas tenaga pendidik. Penataan SDM guru, peningkatan kompetensi, perlindungan keamanan, hingga kesejahteraan guru harus menjadi bagian penting dalam regulasi pendidikan di Papua.

Dr. Kornelius Kambu berharap seluruh kepala daerah di Tanah Papua memiliki kesamaan komitmen dalam menyelamatkan generasi muda Papua melalui pendidikan yang berkualitas dan berbasis budaya lokal.

Ia menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pemimpin daerah, persoalan tingginya angka putus sekolah di Papua akan terus menjadi ancaman besar bagi masa depan pembangunan Papua.

Penulis : Abdullah

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tak Bernyali Berantas Judi Gelper, Kapolda Riau Diminta Evaluasi Jajaran Polres Pelalawan
Anak 16 Tahun di Lebak Diduga Jadi Korban Tindak Pidana Seksual, Polisi Turun Tangan
Bulog Lebak-Pandeglang: Bantuan Pangan Juli dan September Tuntas 100 Presen, Dua Hari Lebih Cepat
Cekcok Berujung Saling Jambak dan Cakar, MS Dilaporkan ke Polsek Kalideres
Konsisten Lakukan Inovasi dan Bangun Sinergi, Bank Banten Raih Radar Banten Award 2026
Anggota DPR Papua Tengah Pertanyakan Transparansi Penertiban Kawasan Hutan di Nabire
Ketua DPRD Kota Serang Turun Tangan Bantu Warga Kasemen yang Butuh Rehabilitasi
Wamena, Papua Muda Progresif Dorong Dialog dan Perlindungan Warga di Tengah Konflik
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:42 WIB

Tak Bernyali Berantas Judi Gelper, Kapolda Riau Diminta Evaluasi Jajaran Polres Pelalawan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Anak 16 Tahun di Lebak Diduga Jadi Korban Tindak Pidana Seksual, Polisi Turun Tangan

Rabu, 30 September 2026 - 11:57 WIB

Cekcok Berujung Saling Jambak dan Cakar, MS Dilaporkan ke Polsek Kalideres

Rabu, 30 September 2026 - 11:22 WIB

Konsisten Lakukan Inovasi dan Bangun Sinergi, Bank Banten Raih Radar Banten Award 2026

Senin, 28 September 2026 - 15:21 WIB

Anggota DPR Papua Tengah Pertanyakan Transparansi Penertiban Kawasan Hutan di Nabire

Berita Terbaru