Terasmedia.co Lebak – Absennya Bupati Lebak dan Ketua DPRD Kabupaten Lebak dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 1 Juli 2026 menuai sorotan tajam. Ketidakhadiran dua pucuk pimpinan daerah itu dinilai mencederai harapan masyarakat yang datang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum kunjung terselesaikan.
Kritik tersebut disampaikan tokoh relawan Kabupaten Lebak, Fam Fuk Tjhong atau yang akrab disapa Koh Uun, Senin (13/7/2026). Menurutnya, forum RDP seharusnya menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan para pengambil kebijakan, bukan sekadar agenda formal yang diwakili oleh bawahan.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat, tetapi yang kami harapkan justru tidak hadir. Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mendengar langsung persoalan rakyat. Apakah memang tidak mengetahui kondisi di lapangan, atau sengaja menghindari tanggung jawabnya?” ujar Koh Uun.
Ia mengungkapkan, sebelum RDP berlangsung pihaknya telah meminta agar Bupati dan Ketua DPRD hadir secara langsung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuannya agar setiap persoalan yang disampaikan dapat langsung diputuskan langkah penyelesaiannya, bukan hanya berhenti sebagai bahan diskusi.
Dalam forum tersebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Adjidarmo. Koh Uun menilai pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan mutu pelayanan sehingga masyarakat tidak lagi merasa dipersulit ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan data desil yang hingga kini dinilai masih menyisakan banyak persoalan. Menurutnya, ketidakakuratan data menyebabkan warga yang seharusnya berhak menerima bantuan maupun layanan kesehatan justru tersisih dari sistem.
“Masalah data desil ini jangan dianggap sepele. Banyak masyarakat yang akhirnya kesulitan mengakses BPJS karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dampaknya sangat dirasakan oleh warga kecil,” katanya.
Persoalan tersebut, lanjut Koh Uun, juga berimbas pada sektor pendidikan. Data yang tidak valid dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, termasuk dalam proses penerimaan peserta didik baru yang menggunakan basis data sosial sebagai salah satu acuan.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi agar pelayanan publik benar-benar tepat sasaran.
“Kami tidak sedang mencari sensasi. Yang kami perjuangkan adalah hak masyarakat. Pemerintah harus hadir, mendengar, lalu bekerja. Jangan sampai rakyat terus dibiarkan berhadapan sendiri dengan persoalannya,” tegas Koh Uun.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lebak maupun DPRD Kabupaten Lebak terkait kritik yang disampaikan dalam RDP tersebut.
Penulis : Gun
Editor : Redaksi
