Harianterbit.id Wamena – Diskusi publik Papua Muda Progresif di Wamena, Papua Pegunungan, menghasilkan tiga rekomendasi penting yang menitikberatkan pada penguatan perlindungan masyarakat sipil, pelibatan berbagai elemen dalam penyelesaian konflik, serta penghentian kekerasan yang berdampak terhadap warga. Rekomendasi tersebut lahir dalam forum bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan”, Sabtu (26/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri. Diskusi diarahkan untuk membahas situasi keamanan di Papua Pegunungan sekaligus dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kemanusiaan dan pelayanan dasar.
Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan konflik di Papua perlu dibicarakan secara terbuka agar pemerintah dan masyarakat dapat menemukan jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga konflik tidak terus berlangsung tanpa upaya penyelesaian yang jelas.
“Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan, terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” kata Yops.
Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MRP. Papua Muda Progresif mendorong lembaga tersebut menyusun regulasi daerah sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil dan masyarakat adat di tengah situasi konflik.
Rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat. Dialog tersebut diharapkan membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik antarsuku di Papua Pegunungan secara adil dan bermartabat.
Sementara rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik agar segera menghentikan kekerasan, terutama tindakan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil. Forum juga menyerukan agar nilai-nilai ajaran agama Kristen tetap menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat.
Yops mengatakan Papua Muda Progresif memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual sebagai cara menyampaikan aspirasi. Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui aksi jalanan, tetapi dapat ditempuh melalui forum yang mempertemukan berbagai pemikiran dan kepentingan.
Selain persoalan keamanan, forum juga menyoroti dampak konflik terhadap pelayanan dasar. Yops menyebut penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah wilayah ke perkotaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” ujarnya.
Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, mengatakan persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata, dan situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia menyebut Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo sebagai wilayah yang menurutnya perlu mendapat perhatian bersama.
Jasman menegaskan hasil diskusi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Gagasan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Bagi Papua Muda Progresif, keberhasilan rekomendasi tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh tindak lanjut pemerintah dan lembaga negara dalam memperkuat perlindungan masyarakat sipil, menjaga keberlangsungan pendidikan dan kesehatan, serta membuka ruang dialog yang melibatkan berbagai elemen. (Abdullah)
