TERASMEDIA.CO LEBAK – Pembangunan preservasi jalan Kopi – Sangiang, yang berlokasi di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Banten, yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2026 melalui Kementrian Pekerjaan Umum , Direktorat Jendral Bina Marga, menuai panyak pertanyaan publik. dan kejanggalan, Pasalnya dalam papan plang inpormasi yang terpasang, pihak pelaksana pekerjaan tidak memuat Volume pekerjaan dan tidak mencantumkan, CV Konsultan Pengawas maupun Konsultan Supervisi, sesuai
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan
• Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (seperti Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, Perpres No. 12 Tahun 2021
Hasil pantauan awak media di lokasi pada 18/11/2026 dalam papan informasi tersebut hanya tercantum
PPK. : 1.1 Provinsi Banten
Pekerjaan : Preservasi Jalan Kopi – Sangiang
Nilai Kontrak. : Rp 10.448.870.727.00 (Include PPN)
Sumber Dana : APBN 2026
No Kontrak. : PB.0201/KTR/BPJN 9.6.1/MK/07/2026 Tanggal 3q Oktober 2026
Kontraktot Pelaksana : P.T. Karya Anugrah Sejati
Konsultan Pengawas : –
Waktu Pelaksanaan : 63 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan : 180 Hari Kalender FHO 29 Juni 2027
Konsultan Supervisi : –
Dengan tidak adanya Jumlah Volume pekerjaan dan Konsultan Pengawas serta Konsultan Supervisi dalam pekerjaam tersebut tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat
Salah satunya dari, Bagoes Poedjo Kusumo selaku Ketua <span;>Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Kabupaten Lebak Banten. Menurut Bagus, sapaan akrabnya mengatakan jika kegiatan tersebut sulit di pantau oleh masyarakat padahal sesuai dengan aturan Komisi Informasi Publik ( KIP) semua pekerjaan wajib memasang papan informasi publik secara terbuka dan lengkap sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan
“Ini jelas, pihak pemenang tender atau pelaksana kegiatan tersebut sudah mengangkangi dan menabrak aturan KIP, dengan tidak meberikan infotmasi secara lenkap sesuai aturan dan Undang – Undang dan yang aneh lagi pekerjaan puluhan milyar tersebut tidak melibatkan komsultan, baik konsultan Pengawas mauoun Konsultan Supervisi,”Ujarnya
Lebih lanjit, Bagus, mengatakan, dengan adanya hal ini, kami dari Lembaga Jaringan Aktivis Nusantara, akan melayangkan surat kepada pihak Kementrian dan Dinas terkait, untuk mempertanyakan persoalan tersebut, mengingat ini adalah Anggaran Negara yang wajib di awasi, baik dalam penyerapannya maupum mutu dan kualitas pekerjaannya,”Tandes Bagus
Sementara itu, Sopian, salah satu pengawal internal dari Perusahaan pelaksana kegiatan, saat di komfirmasi, mengatakan, jika hal itu dikarenakan belum ada konsultannya waktu membuat papan inpormasi
“Terkait hal itu, karena waktu membuat papan informasinya, belum ada konsultannya kang,”Ujarnya singkat,
Sampai berita ini di terbitkan, belum ada penjelasan secara lengkap, baik dari pihak Kementrian, Dinas, Balai maupun Pemenang Tender











