Terasmedia.co BANDUNG –Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat asal PDIP, Bedi Budiman mingkem saat ditanya soal honor atau gaji fantastis Tim Akselerasi Pembangunan alias TAP Jawa Barat bentukan Ridwan Kamil.
Bedi Budiman, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat yang mengurusi satu diantaranya soal pemerintahan memilih mingkem saat dikonfirmasi terkait gaji TAP bentukan Ridwan Kamil.
Baca juga : Diduga Biarkan Sertifikat Ganda, Kakanwil BPN Jawa Barat Layak Dicopot
Selain Bedi Budiman, Sekretaris Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna alias Bucky Wikagoe yang diketahui sempat menjadi anggota dewan paling vokal mengkritisi soal TAP bentukan Ridwan Kamil.
Kini Bucky Wikagoe pun memilih membisu tak mau memberikan tanggapan apapun soal TAP bentukan Ridwan Kamil yang saat ini kembali disorot.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar asal PKB Oleh Soleh mengaku tak ingin memberikan tanggapan apa pun terkait Tim Akselerasi Pembangunan bentukan gubernur Jabar, karena tak ingin menimbulkan ketegangan, dan merusak hubungannya dengan Gubernur Jabar.
“Enggak, jangan soal TAP. Tanya yang lain saja. Saya enggak mau merusak hubungan baik dengan gubernur Jabar, jangan dibenturkan,” pinta Oleh Soleh belum lama ini.
Senada dengan Oleh Soleh, Almaida Rosa Putra, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar pun kompak membisu saat ditanyai soal Tim Akselerasi Pembangunan Jabar.
Almaida Rosa Putra enggan memberikan tanggapan terkait Tim Akselerasi Pembangunan Jabar, karena tidak enak dengan ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar, dan pejabat tinggi lainnya di Fraksi Golkar.
Untuk diketahui pada berita sebelumnya disebutkan, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Tim Akselerasi Pembangunan bentukan gubernur Jabar mendapatkan honor Rp2 miliar lebih atau Rp2.284.800.000.
Anggaran honor Tim Akselarasi Pembangunan Jawa Barat dalam LKPP tersebut ditulis dengan nama paket Belanja Jasa Tenaga Ahli (TAP) dengan kode RUP 38622076.
Kemudian, Honor Tim Akselarasi Pembangunan Jawa Barat ini masuk dalam Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023.
Disebutkan pula, anggaran Rp2.284.800.000 tersebut untuk membayar honor 12 personel Tim Akselarasi Pembangunan Jawa Barat.
Disebutkan pula pemanfaatan jasa Tim Akselarasi Pembangunan mulai Januari 2023 sampai Desember 2023. Sedangkan jadwal pelaksanaan kontraknya mulai Januari 2023 sampai Januari 2023. Sementara jadwal pemulihan penyedian mulai Januari 2023 akhir Januari 2023.
Apabila 1 bulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran honor Tim Akselarasi Pembangunan Jawa Barat capai Rp2.284.800.000. Diperkirakan dalam 1 tahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mengalokasikan anggaran honor untuk TAP tersebut sebesar Rp27.417.600.000. *** ( Fitri Rachmawati ).
