Terasmedia.co Jakarta – Rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan memanas setelah Anggota Fraksi NasDem, Arif Rahman, mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam menangani bencana besar di Sumatra Utara yang menelan ratusan korban jiwa dan masih menyisakan warga hilang.
Arif menilai paparan Menteri Kehutanan Raja Juli hanya menampilkan data tanpa solusi nyata.
“Yang terjadi ini bukan statistik. Ini soal kemanusiaan. Kalau hidup di zaman dulu ini nyawa dibayar nyawa,” ujar Arif dalam rapat di Kompleks Parlemen (5/12/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti ketidaktegasan kementerian dalam menyebut secara jelas perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas di wilayah pegunungan yang terdampak bencana.
“Saya tidak mendengar ada perusahaan yang disebut. Ada berapa, siapa, dan apa tindakannya. Jangan seolah tidak ada,” lanjutnya.
Arif meminta pemerintah mencabut izin hutan produksi terbatas di kawasan rawan seperti pegunungan karena terbukti membawa dampak fatal. Ia membantah narasi yang menyebut kayu-kayu yang terbawa hanyalah ‘sisa akar lapuk’.
“Kita lihat gelondongan kayu itu. Panjang, pendek, rapi seperti hasil tebang habis. Jangan dikaburkan seolah ini sisa alam. Kalau tidak dievaluasi, kita hanya menunggu bencana berikutnya,” katanya.
Arif juga mengaitkan fenomena siklon yang belakangan muncul di Aceh sebagai indikator perubahan iklim ekstrem akibat kerusakan hutan. Menurutnya, siklon semestinya terjadi di Selat Malaka yang lebih panas, bukan di wilayah pegunungan yang justru lebih sejuk.
“Siklon mengikuti panas cuaca. Kalau pegunungan terbuka dan lebih panas, badai mampir. Itu yang terjadi.”
Ia menegaskan perlunya daftar terbuka korporasi yang tidak menjalankan rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi. “Kalau tidak melakukan itu, harus tercatat dan dievaluasi. Jangan didiamkan.”
Dalam rapat yang sama, Arif kembali mengingatkan rencana penggunaan 20 juta lahan untuk pangan dan energi agar tidak menjadi kesalahan kebijakan jangka panjang. Ia mengapresiasi langkah Presiden melalui Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Hutan, yang berhasil menemukan 3,5 juta hektar lahan sawit ilegal dan kini berlanjut ke sektor tambang. Namun menurutnya, peringatan ini bukan euforia semata.
“Jangan sampai yang dituduh nanti cuaca, hujan, iklim. Mereka tidak salah apa-apa. Salah kebijakan, salah pengawasan, salah kelalaian manusia,” tutup Arif.
