Hak Budgeting DPR Dipersoalkan, Anggota DPR Dapil Banten II Angkat Bicara

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Jajuli Juawini Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Banten II dari Faraksi PKS .

i

Foto Jajuli Juawini Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Banten II dari Faraksi PKS .

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Jajuli Juawini Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Banten II menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi hak DPR dalam membahas anggaran sampai pada tingkat yang lebih rinci, atau dikenal dengan istilah “satuan tiga”.

“Secara konstitusi, hak budgeting itu ada di DPR. Sebelumnya, DPR memiliki kewenangan untuk membahas anggaran bersama mitra kerja hingga level satuan tiga, yakni pembahasan yang sangat detail,” ujarnya saat diwawancara di konplek parlemen (7/7).

Namun, dengan adanya putusan MK yang melarang DPR masuk dalam pembahasan satuan tiga, ia menilai ruang pengawasan DPR menjadi tereduksi secara signifikan.

“Larangan ini mengamputasi fungsi pengawasan DPR. Misalnya, anggaran kementerian A ditetapkan sekian, tapi seharusnya yang menjadi prioritas adalah program a, b, c. Tanpa DPR masuk ke satuan tiga, kita tidak tahu apakah anggaran benar-benar dialokasikan untuk prioritas itu, atau malah untuk program yang tidak urgen seperti c, d, e,” tegasnya.

Ia juga menanggapi alasan MK yang menyebut keterlibatan DPR di satuan tiga rawan penyimpangan. Menurutnya, jika memang ada indikasi permainan, seharusnya yang ditindak adalah pelakunya, bukan membatasi hak konstitusional seluruh lembaga.

“Kalau ada tikus di lumbung padi, ya tikusnya yang ditangkap, jangan lumbung padinya yang dibakar. Jangan karena segelintir oknum, seluruh DPR kehilangan hak budgeting-nya,” lanjutnya.

Politisi tersebut juga menegaskan bahwa menjaga kualitas demokrasi tidak hanya soal pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga memastikan lembaga seperti DPR bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal.

“Bawaslu dan KPU adalah garda terdepan demokrasi. Tapi mereka harus tetap menjadi wasit, bukan ikut bermain. Jika wasit ikut bermain, maka rusaklah permainannya,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB