Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024, serta memberikan sejumlah masukan strategis dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, BNPP, DKPP, dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dengan agenda pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024, serta pembicaraan pendahuluan RAPBN dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2026.
Dalam paparannya, Ahmad Irawan mengapresiasi capaian Kemendagri dalam pendapatan yang mencapai 133,8% atau mengalami peningkatan signifikan sekitar Rp91 miliar. Ia juga menilai realisasi belanja yang mencapai 96,5% hingga 31 Desember 2024 sebagai indikator positif.
“Belanja pemerintah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan konsumsi rumah tangga dan pemerintah memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDB, tentu kami mengapresiasi capaian belanja tersebut,” ujarnya di komplek dpr ri (8/7).
Namun demikian, Ahmad Irawan juga memberikan catatan penting terkait rencana kerja pemerintah tahun 2026, khususnya menyangkut program nasional yang melibatkan desa sebagai ujung tombak pelaksana.
Ia menyoroti sejumlah program prioritas nasional seperti makanan bergizi gratis, Operasi Merah Putih, dan lainnya, yang menurutnya memberikan beban tambahan kepada pemerintahan desa.
“Semakin banyak beban yang diletakkan di desa, maka harus diimbangi dengan penguatan SDM aparatur desa dan perbaikan infrastruktur penunjang seperti kantor desa dan balai desa yang banyak mengalami kerusakan,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar Kemendagri memberikan relaksasi regulasi, sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan untuk perbaikan fasilitas desa yang rusak guna menunjang pelaksanaan program nasional.
“Kalau infrastruktur desa tidak mendukung, pelaksanaan program juga akan terhambat. Maka kami berharap Kemendagri bisa membuka ruang penguatan di level desa, baik dari sisi regulasi maupun anggaran,” pungkas Ahmad.
Rapat ini menjadi bagian penting dari proses sinkronisasi antara DPR dan pemerintah dalam merancang arah pembangunan nasional dan menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
