Ahmad Irawan: Pemerintahan Desa Butuh SDM Andal dan Infrastruktur Memadai

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 9 Juli 2025 - 06:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ahmad Irawan Anggota Komisi ll DPR RI.

i

Foto Ahmad Irawan Anggota Komisi ll DPR RI.

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024, serta memberikan sejumlah masukan strategis dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, BNPP, DKPP, dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dengan agenda pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024, serta pembicaraan pendahuluan RAPBN dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2026.

Dalam paparannya, Ahmad Irawan mengapresiasi capaian Kemendagri dalam pendapatan yang mencapai 133,8% atau mengalami peningkatan signifikan sekitar Rp91 miliar. Ia juga menilai realisasi belanja yang mencapai 96,5% hingga 31 Desember 2024 sebagai indikator positif.

“Belanja pemerintah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan konsumsi rumah tangga dan pemerintah memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDB, tentu kami mengapresiasi capaian belanja tersebut,” ujarnya di komplek dpr ri (8/7).

Namun demikian, Ahmad Irawan juga memberikan catatan penting terkait rencana kerja pemerintah tahun 2026, khususnya menyangkut program nasional yang melibatkan desa sebagai ujung tombak pelaksana.

Ia menyoroti sejumlah program prioritas nasional seperti makanan bergizi gratis, Operasi Merah Putih, dan lainnya, yang menurutnya memberikan beban tambahan kepada pemerintahan desa.

“Semakin banyak beban yang diletakkan di desa, maka harus diimbangi dengan penguatan SDM aparatur desa dan perbaikan infrastruktur penunjang seperti kantor desa dan balai desa yang banyak mengalami kerusakan,” jelasnya.

Ia mengusulkan agar Kemendagri memberikan relaksasi regulasi, sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan untuk perbaikan fasilitas desa yang rusak guna menunjang pelaksanaan program nasional.

“Kalau infrastruktur desa tidak mendukung, pelaksanaan program juga akan terhambat. Maka kami berharap Kemendagri bisa membuka ruang penguatan di level desa, baik dari sisi regulasi maupun anggaran,” pungkas Ahmad.

Rapat ini menjadi bagian penting dari proses sinkronisasi antara DPR dan pemerintah dalam merancang arah pembangunan nasional dan menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB