KPK Perlu Telusuri Kekayaan Raffi Ahmad, Menyusul Materi Komedi Pandji Pragiwaksono

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 2 Januari 2026 - 18:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Artis Rafi Ahmad, Senin (15/9/2025)

i

Keterangan foto : Artis Rafi Ahmad, Senin (15/9/2025)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Komedian Pandji Pragiwaksono kembali menjadi sorotan publik usai membawakan materi stand up comedy yang menyinggung isu pencucian uang (money laundering). Materi tersebut ditampilkan dalam sebuah video yang beredar melalui kanal iWarta dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam penampilannya, Pandji menggunakan analogi seorang jenderal polisi yang terlibat bisnis narkoba dan memperoleh uang haram sebesar Rp100 miliar. Menurut Pandji, uang tersebut tidak mungkin langsung dimasukkan ke rekening bank karena berpotensi terdeteksi sebagai transaksi mencurigakan.

“Kalau uang haram itu masuk ke bank, bank wajib melaporkannya ke PPATK. Kalau tidak dilaporkan, pihak bank juga bisa kena kasus,” ujar Pandji dalam materinya yang diterima redaksi, Jumat (2/12/2026)

Pandji kemudian menjelaskan skema pencucian uang dengan cara memutar dana tersebut ke berbagai lini bisnis. Uang Rp100 miliar itu, menurut analoginya, dibagi ke 10 perusahaan, masing-masing menerima Rp10 miliar.

Agar pengelolaan dan pengamanan dana lebih mudah, Pandji menyebut seluruh bisnis tersebut sebaiknya dipegang oleh satu orang pengusaha. Dalam konteks analogi, Pandji menyebut nama Raffi Ahmad, namun menegaskan bahwa hal tersebut hanya contoh atau permisalan dalam materi komedinya.

“Misalnya, orang itu bernama Raffi Ahmad. Ini misalnya ya,” tegas Pandji dalam penampilannya.

Penyebutan nama Raffi Ahmad dalam materi tersebut mengingatkan publik pada pernyataan Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang sebelumnya menyoroti ramainya pembahasan di media sosial terkait kekayaan artis sekaligus pengusaha tersebut.

Uchok menanggapi isu yang menyebutkan bahwa kekayaan Raffi Ahmad diduga mencapai lebih dari Rp1 triliun, sementara pajak yang dibayarkan disebut hanya sekitar Rp1 miliar. Menurut Uchok, isu tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.

“Kalau Raffi sudah jadi pejabat publik, sebaiknya KPK segera memanggil Raffi, menyelidiki atau menanyakan sumber kekayaannya dari mana, dan menelusuri harta kekayaan lain yang dimiliki,” kata Uchok Sky Khadafi.

Uchok menekankan bahwa pemeriksaan tersebut penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik, terutama terhadap figur publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Raffi Ahmad terkait sorotan publik, materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono, serta pernyataan Direktur CBA tersebut.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar PKB: Perluasan QRIS Harus Diiringi Penguatan Keamanan dan Perlindungan Konsumen
Bank Banten Raih Penghargaan sebagai Popular Brand Kategori Jasa Keuangan Perbankan Daerah
Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi
Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah
Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung
Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif
Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard
Mayjen TNI Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani
Berita ini 43 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 13:10 WIB

Marwan Jafar PKB: Perluasan QRIS Harus Diiringi Penguatan Keamanan dan Perlindungan Konsumen

Rabu, 30 September 2026 - 21:07 WIB

Bank Banten Raih Penghargaan sebagai Popular Brand Kategori Jasa Keuangan Perbankan Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 22:04 WIB

Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi

Selasa, 29 September 2026 - 19:57 WIB

Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 11:40 WIB

Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung

Berita Terbaru