Potensi Kerugian Negara Rp7,2 Triliun, Dugaan Korupsi ANTAM Dilaporkan ke Kejagung

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 12 Februari 2026 - 16:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejaksaan Agung RI (Dok Red)

i

Gedung Kejaksaan Agung RI (Dok Red)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA-RI) resmi melaporkan dugaan korupsi PT ANTAM ke Kejagung terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi di PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk beserta anak perusahaannya. Laporan tersebut dilayangkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dalam surat bernomor 152/DPN/BPI KPNPA-RI/II/2026, organisasi tersebut mengungkap dugaan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun pada Semester II 2016 hingga 2018. Selain itu, terdapat dugaan kerugian lanjutan pada periode 2019–2022 yang jika diakumulasi mencapai sekitar Rp7,2 triliun.

Ketua Umum BPI KPNPA-RI Rahmad Sukendar menjelaskan, laporan itu memuat sejumlah indikasi penyimpangan yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.

Beberapa poin yang disorot antara lain potensi ketidaktertagihan piutang usaha sebesar USD 2,28 juta atau sekitar Rp30,8 miliar. Selain itu, terdapat dugaan tidak optimalnya pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran serta potensi denda jasa pemurnian.

BPI KPNPA RI juga menyinggung persoalan penyajian aset dan pencatatan biaya operasional serta depresiasi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Termasuk pula pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan emas yang disebut seharusnya menjadi beban pembeli.

Tak hanya itu, laporan tersebut memuat dugaan kelebihan pembayaran batubara, pemberian uang muka tanpa kajian kemampuan penyedia, hingga indikasi lemahnya pengendalian internal dan dugaan pengaturan dalam proses lelang

“BPI KPNPA RI juga menyoroti dugaan adanya praktik persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa yang diduga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ujar Rahmad, Kamis (12/2/2026).

Dalam laporannya, BPI KPNPA-RI mendesak Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Mereka juga meminta pembentukan tim pencari fakta serta pemanggilan jajaran direksi dan pihak terkait di lingkungan PT ANTAM Tbk. Rahmad menegaskan komitmen terhadap asas praduga tak bersalah.

Organisasi tersebut menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Menurut Rahmad, kasus ini berpotensi menjadi perhatian publik karena ANTAM merupakan BUMN strategis di sektor pertambangan. Jika dugaan tersebut terbukti, dampaknya tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga terhadap kepercayaan publik dan stabilitas industri pertambangan nasional.

BPI KPNPA-RI juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung apabila laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius dan transparan.

(Sumber:Herald)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB