Komisi I DPR Tegaskan Aturan Pembatasan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Didukung UU ITE

Avatar photo

- Penulis

Senin, 9 Maret 2026 - 08:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan Peraturan Menteri terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos) oleh anak di bawah 16 tahun sudah punya payung hukum. Dave menyebut peraturan itu sudah punya dasar penegakan kepatuhan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

“Saat ini, Peraturan Menteri tersebut sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40 dan Pasal 41,” kata Dave, Senin (9/3/2026).

Dave mengatakan kedua pasal tersebut bisa dipakai untuk menegakkan kepatuhan terhadap platform digital yang tidak patuh aturan. Ia memastikan Peraturan Menteri tersebut sudah terintegrasi dengan UU ITE.

“Kedua pasal ini dapat digunakan sebagai dasar penegakan kepatuhan (compliance enforcement) terhadap platform digital apabila mereka tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya landasan hukum ini, regulasi yang diterbitkan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka hukum nasional yang lebih kuat, sehingga memberikan legitimasi sekaligus kepastian bagi pelaksanaannya,” ucap dia,

Kemudian, Dave juga bicara terkait penerapan aturan di masyarakat. Ia menyebut keberhasilan aturan ini sangat bergantung dengan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, sekolah hingga orang tua.

“Efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, perusahaan platform digital, sekolah, dan orang tua. Sosialisasi yang masif harus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa pembatasan ini bukan sekadar larangan, melainkan bentuk perlindungan,” ujar dia.

Selain itu, ia menyebut pemerintah juga harus bekerja sama dengan platform digital dalam memverifikasi usia pengguna media sosial. “Kerja sama dengan perusahaan platform digital menjadi kunci agar mekanisme verifikasi usia dan penonaktifan akun benar-benar berjalan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke sejumlah platform digital berisiko tinggi.

Kebijakan tersebut seiring telah diterbitkannya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB