GMPK DKI: Kebijakan Tahan Harga BBM Pemerintah Tepat di Tengah Lonjakan Minyak Global

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 2 April 2026 - 11:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, Kamis (2/4/2026)

i

Keterangan foto : Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, Kamis (2/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, menilai keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia sebagai langkah yang tepat dan terukur.

Menurut Asip, dalam beberapa waktu terakhir harga minyak global menunjukkan kecenderungan meningkat dan bahkan sempat menembus di atas 100 dolar AS per barel. Kondisi tersebut mendorong banyak negara melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri untuk meredam tekanan fiskal.

“Secara global, respons yang umum itu menaikkan harga. Bahkan ada yang naik signifikan, seperti Kamboja hampir 68 persen dan Vietnam sekitar 50 persen. Negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Australia, juga melakukan penyesuaian dalam periode yang sama,” ujar Asip, Rabu (1/4).

Dalam konteks itu, lanjutnya, keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan harga BBM menjadi langkah yang tidak umum di tengah tekanan global yang terjadi.

Pernyataan resmi yang disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi, kata Asip, menjadi penegasan bahwa pemerintah bergerak cepat menjaga daya beli masyarakat.

“Ini bukan keputusan tanpa konteks. Saat banyak negara menaikkan harga akibat tekanan global, pemerintah justru memilih menahan. Artinya beban itu tidak langsung dialihkan ke masyarakat,” jelasnya.

Asip menilai, jika dibandingkan dengan tren global tersebut, langkah Indonesia tidak bisa dibaca sekadar populis, melainkan sebagai upaya meredam dampak eksternal agar tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.

Asip menambahkan, kebijakan menahan harga BBM berpengaruh langsung terhadap pengendalian inflasi.

Sebab, setiap kenaikan BBM hampir pasti diikuti kenaikan biaya transportasi dan distribusi yang berdampak pada harga kebutuhan pokok.

Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap fiskal negara. Karena itu, transparansi dan perhitungan yang akurat menjadi penting agar kebijakan tetap berada pada jalur yang sehat.

“Menahan harga tentu ada biayanya. Di sini pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan keberlanjutan fiskal,” tegasnya.

Ia juga menilai respon cepat pemerintah dalam meredam isu kenaikan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Di sisi lain, Asip mengapresiasi peran Pertamina yang tetap menjaga distribusi dan ketersediaan BBM di tengah dinamika yang ada.

“Untuk saat ini, langkah pemerintah sudah di jalur yang tepat. Tantangannya menjaga konsistensi ke depan,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

JAM INTEL dan KKP Bersinergi, Pastikan Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Bebas Hambatan
Dave Laksono: Hilirisasi Tembaga Kunci Kemandirian Industri Pertahanan
IYAC: Marak Kekerasan Seksual di Pesantren Ancam Kepercayaan Publik
Lelang Aset BPA Fair 2026, Kejagung Ungkap Kepercayaan Publik Semakin Kuat
Relawan Tim 8 Prabowo Siap Bersinergi dengan KSP Kawal Program MBG dan Kopdes
Dua Tahun Berturut, CBA Pertanyakan Duplikasi Anggaran Hama Kemenkes
Dukung Ketahanan Pangan, Logis 08 Ingatkan Danantara Jangan Terburu Investasi Peternakan
Tanpa Jaminan Hukum, Pekerja MBG Berhak Gugat Pemberi Kerja
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 20:32 WIB

JAM INTEL dan KKP Bersinergi, Pastikan Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Bebas Hambatan

Senin, 18 Mei 2026 - 18:36 WIB

Dave Laksono: Hilirisasi Tembaga Kunci Kemandirian Industri Pertahanan

Senin, 18 Mei 2026 - 18:22 WIB

IYAC: Marak Kekerasan Seksual di Pesantren Ancam Kepercayaan Publik

Senin, 18 Mei 2026 - 18:15 WIB

Lelang Aset BPA Fair 2026, Kejagung Ungkap Kepercayaan Publik Semakin Kuat

Senin, 18 Mei 2026 - 16:52 WIB

Relawan Tim 8 Prabowo Siap Bersinergi dengan KSP Kawal Program MBG dan Kopdes

Berita Terbaru