GMPK DKI: Kebijakan Tahan Harga BBM Pemerintah Tepat di Tengah Lonjakan Minyak Global

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 2 April 2026 - 11:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, Kamis (2/4/2026)

i

Keterangan foto : Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, Kamis (2/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, menilai keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia sebagai langkah yang tepat dan terukur.

Menurut Asip, dalam beberapa waktu terakhir harga minyak global menunjukkan kecenderungan meningkat dan bahkan sempat menembus di atas 100 dolar AS per barel. Kondisi tersebut mendorong banyak negara melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri untuk meredam tekanan fiskal.

“Secara global, respons yang umum itu menaikkan harga. Bahkan ada yang naik signifikan, seperti Kamboja hampir 68 persen dan Vietnam sekitar 50 persen. Negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Australia, juga melakukan penyesuaian dalam periode yang sama,” ujar Asip, Rabu (1/4).

Dalam konteks itu, lanjutnya, keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan harga BBM menjadi langkah yang tidak umum di tengah tekanan global yang terjadi.

Pernyataan resmi yang disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi, kata Asip, menjadi penegasan bahwa pemerintah bergerak cepat menjaga daya beli masyarakat.

“Ini bukan keputusan tanpa konteks. Saat banyak negara menaikkan harga akibat tekanan global, pemerintah justru memilih menahan. Artinya beban itu tidak langsung dialihkan ke masyarakat,” jelasnya.

Asip menilai, jika dibandingkan dengan tren global tersebut, langkah Indonesia tidak bisa dibaca sekadar populis, melainkan sebagai upaya meredam dampak eksternal agar tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.

Asip menambahkan, kebijakan menahan harga BBM berpengaruh langsung terhadap pengendalian inflasi.

Sebab, setiap kenaikan BBM hampir pasti diikuti kenaikan biaya transportasi dan distribusi yang berdampak pada harga kebutuhan pokok.

Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap fiskal negara. Karena itu, transparansi dan perhitungan yang akurat menjadi penting agar kebijakan tetap berada pada jalur yang sehat.

“Menahan harga tentu ada biayanya. Di sini pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan keberlanjutan fiskal,” tegasnya.

Ia juga menilai respon cepat pemerintah dalam meredam isu kenaikan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Di sisi lain, Asip mengapresiasi peran Pertamina yang tetap menjaga distribusi dan ketersediaan BBM di tengah dinamika yang ada.

“Untuk saat ini, langkah pemerintah sudah di jalur yang tepat. Tantangannya menjaga konsistensi ke depan,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi
Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat
 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​
Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno
Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC
FBB Imbau Masyarakat Saring Informasi dan Tangkal Hoaks di Media Sosial
Egi Hendrawan Puji Rekor MURI Kapolri Cup 2026 dan Peran Gen Z Jaga Dunia Siber
BEM Indonesia Desak KPK Usut Tata Kelola PT Vale IGP Pomalaa, Soroti Dugaan 200 Ribu Ton Ore Nikel
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:09 WIB

 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​

Kamis, 13 Agustus 2026 - 22:22 WIB

Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB