Kecaman Anton Suratto Terhadap Pengesahan Hukuman Mati Israel untuk Warga Palestina

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 3 April 2026 - 02:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Suratto, Kamis (2/4/2026)

i

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Suratto, Kamis (2/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Parlemen Israel (Knesset) pada hari Senin (30/3/2026) mengesahkan undang-undang kontroversial yang mewajibkan hukuman mati bagi warga Palestina di Tepi Barat yang terbukti bersalah melakukan serangan mematikan yang diklasifikasikan sebagai “tindakan terorisme”. Keputusan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Suratto.

“Saya mengecam keras kebijakan terbaru parlemen Israel terkait pemberlakuan hukuman mati yang secara spesifik ditujukan kepada warga Palestina. Kebijakan ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum internasional, khususnya terkait prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi berbasis identitas etnis maupun nasional,” kata Wakil ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi partai Demokrat Anton Suratto, Kamis (2/4/2026)

Pria berkacamata tersebit menegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati yang bersifat selektif dan hanya ditujukan kepada satu kelompok tertentu tidak dapat dilepaskan dari indikasi praktik diskriminatif yang sistemik. Menurut Anton, dalam perspektif hak asasi manusia, kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip dasar non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum.

“Setiap individu seharusnya diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang identitasnya. Penerapan hukuman yang secara spesifik menyasar kelompok tertentu menunjukkan adanya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, berbagai kecaman dari komunitas internasional, termasuk lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, patut menjadi perhatian serius,” ujar Anton menjelaskan.

Anton juga menyebut bahwa Indonesia sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik yang lebih besar. Indonesia perlu mendorong agar isu ini dibahas secara serius dalam forum Dewan HAM PBB, termasuk melalui mekanisme pemantauan khusus, pelaporan tematik, maupun sidang khusus apabila diperlukan.

“Indonesia sebagai negara yang secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina juga memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kebijakan yang memperkuat ketidakadilan dan penindasan,” tandasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi
Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten
Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi

Minggu, 15 November 2026 - 20:54 WIB

Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB