Pakar Soroti Pernyataan Bakamla: Selat Malaka Bukan Objek Pungutan

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 25 April 2026 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Pernyataan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait kemungkinan pemungutan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Malaka menuai kritik keras. Wacana tersebut dinilai keliru dan mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap hukum laut internasional.

Kritik ini disampaikan oleh Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto di Jakarta, Jumat (24/4), menanggapi kebijakan yang menyasar Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran internasional paling strategis di dunia.

Menurut Ponto, dasar hukum yang mengatur persoalan ini sudah sangat jelas, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Dalam konvensi tersebut, Selat Malaka dikategorikan sebagai selat internasional yang tunduk pada rezim transit passage.

“Status ini berbeda dengan Terusan Panama atau Terusan Suez yang merupakan kanal buatan, sehingga dapat dikenakan biaya,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam rezim transit passage, negara pantai tidak memiliki kewenangan untuk menghambat, menunda, atau memungut biaya terhadap kapal yang melintas. Hak lintas di selat internasional merupakan hak global yang dijamin oleh hukum internasional.

Ponto menilai, kekeliruan dalam memahami perbedaan mendasar tersebut merupakan kesalahan kategori hukum yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang berlaku kemungkinan belum dipahami secara utuh.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa wacana pemungutan biaya tersebut berpotensi merugikan Indonesia. Jika dipaksakan, kebijakan itu dapat melanggar ketentuan UNCLOS, merusak kredibilitas internasional, serta memicu ketegangan dengan negara-negara pengguna jalur pelayaran tersebut.

Ia juga menyoroti narasi kedaulatan yang kerap digunakan secara tidak tepat.

“Pernyataan seperti ‘ini wilayah kita’ tidak bisa diterapkan secara absolut dalam hukum laut modern. Ada batasan dan kewajiban internasional yang harus dihormati, terutama pada jalur strategis seperti Selat Malaka,” tegasnya.

Ponto menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan berpotensi menjadi isu strategis yang dapat melemahkan posisi Indonesia di tingkat global.

Penulis : Akbar

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB