Gila Anggaran Rias Wajah Rp4 Juta Bulan, Uchok: Itu Polesan APBD

Avatar photo

- Penulis

Senin, 4 Mei 2026 - 20:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Sherly Thjonda, Selasa (12/11/2024)

i

Keterangan foto : Sherly Thjonda, Selasa (12/11/2024)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Gelar sebagai Gubernur Berkinerja Terbaik Tahun 2026 yang disandang Sherly Tjoanda justru menuai kontroversi. Di balik pencapaian versi survei tersebut, muncul sorotan tajam terkait pemborosan anggaran daerah yang diduga besar-besaran digunakan hanya untuk kepentingan pencitraan dan gaya hidup pribadi sang pemimpin.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa apa yang ditampilkan saat ini lebih mirip era “Gubernur Medsos” daripada pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

“Dulu indikator kinerja itu dilihat dari jalan yang dibangun atau fasilitas kesehatan yang diperbaiki. Sekarang seolah cukup diukur dari likes, views, dan puja-puji di kolom komentar. Ini kan pembangunan citra, bukan pembangunan wilayah,” ujar Uchok dengan nada sarkas.

Anggaran Rias Wajah Rp4 Juta Per Bulan

Berdasarkan penelusuran CBA, ada kejanggalan mencolok dalam pos belanja APBD Maluku Utara. Khusus untuk tahun 2026, Biro Umum Setda mengalokasikan dana mencapai Rp 48 juta hanya untuk kebutuhan tata rias Gubernur.

Jika dihitung per bulan, rakyat Maluku Utara membiayai polesan wajah sang gubernur sebesar Rp 4 juta.

“Bukan cuma wajahnya yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar HP berkat polesan APBD. Ini kan keterlaluan,” sindir Uchok.

Biaya Kesehatan Rp500 Juta Setahun, Kontras dengan Fasilitas Rakyat

Belum selesai dengan soal bedak dan make-up, anggaran untuk pemeriksaan kesehatan dan perawatan pribadi juga mencengangkan. Tercatat dana mencapai Rp 500 juta per tahun atau sekitar Rp 41,6 juta per bulan.

Angka ini sangat ironis jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, di mana fasilitas kesehatan di pelosok desa masih sangat terbatas dan memprihatinkan.

Lebih jauh, Uchok menyoroti latar belakang Sherly Tjoanda yang dikenal sebagai pengusaha tambang kaya raya, pemilik PT Bela Group dan PT Karya Wijaya.

“Beliau kan orang kaya, hartanya cukup buat hidup mewah sampai tujuh turunan. Tapi anehnya, untuk urusan bedak dan cek kesehatan pribadi, masih harus ‘nggantung’ sama rakyat lewat APBD,” keluhnya.

Menurutnya, dana yang seharusnya digunakan untuk menambal jalan rusak atau memperbaiki sekolah justru habis terserap hanya untuk memastikan penampilan gubernur tetap sempurna di konten-konten media sosial.

Gubernur Pencitraan Terbesar

Uchok menegaskan bahwa survei boleh saja menempatkan Sherly di posisi teratas. Namun jika realitas di lapangan masih jauh dari harapan, maka gelar tersebut terasa hampa.

“Kalau ada kategori survei ‘Gubernur dengan Anggaran Pencitraan Terbesar’, mungkin di situ beliau memang tak tertandingi. Tapi untuk kinerja yang menyentuh rakyat? Sepertinya masih perlu banyak pertanyaan,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi
Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat
 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​
Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno
Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC
FBB Imbau Masyarakat Saring Informasi dan Tangkal Hoaks di Media Sosial
Egi Hendrawan Puji Rekor MURI Kapolri Cup 2026 dan Peran Gen Z Jaga Dunia Siber
BEM Indonesia Desak KPK Usut Tata Kelola PT Vale IGP Pomalaa, Soroti Dugaan 200 Ribu Ton Ore Nikel
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Tugas Menjaga Indonesia Tidak Pernah Selesai,  Bung AIR Ajak Generasi Muda Terus Berkontribusi

Senin, 17 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Camellia Apresiasi Wacana Pengadilan Ad Hoc: BUMN Harus Dikembalikan untuk Kepentingan Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:09 WIB

 Menjelang Muktamar NU ke-35: Sorotan Bergeser ke Perebutan Posisi Rais Aam ​

Kamis, 13 Agustus 2026 - 22:22 WIB

Dr RD Mohammad Teguh Darmawan Resmi Jabat Kajati Jawa Barat, Gantikan Sutikno

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Anton Suratto Daftar Kembali Ketua DPD Demokrat Jabar, Didukung 27 DPC

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB