MataHukum: KPK Jangan Tebang Pilih Lindungi Aldison, Ronald Cs di Kemendag

Avatar photo

- Penulis

Senin, 29 Juni 2026 - 23:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Ilustrasi Gedung KPK bersama Matahukum Mukhsin Nasir, Sabtu (21/2/2026)

i

Keterangan foto : Ilustrasi Gedung KPK bersama Matahukum Mukhsin Nasir, Sabtu (21/2/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta — Penanganan kasus dugaan suap pengurusan impor ilegal yang melibatkan korporasi logistik Blueray Cargo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik tajam. Lembaga antirasuah tersebut dinilai tebang pilih karena hingga kini belum menyentuh jajaran pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemendag), padahal nama-nama mereka telah tertuang secara eksplisit dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sekretaris Jenderal MataHukum, Mukshin Nasir, mendesak keras agar penyidik KPK segera memanggil dan memeriksa para pejabat Kemendag yang diduga ikut kecipratan aliran uang haram dari jaringan Blueray Cargo tersebut.

Menurut Mukshin, KPK tidak punya alasan untuk mengulur waktu karena dokumen hukum dan pengakuan saksi dalam persidangan sudah sangat benderang.

“KPK jangan tebang pilih atau sengaja melokalisir kasus ini hanya di satu instansi. Di dalam BAP sudah sangat jelas ada aliran dana yang mengalir ke Kementerian Perdagangan. Nama-nama seperti Aldison, Ronald, Rangga, dan Michael harus segera diperiksa! Publik menunggu nyali KPK,” tegas Mukshin Nasir saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Jejak Aliran Uang di Kemendag Berdasarkan BAP
Berdasarkan dokumen BAP dan paparan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, anak buah bos Blueray Cargo John Field, yakni Hartanto, mengaku telah menyerahkan sejumlah uang secara langsung kepada beberapa pejabat teras di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan.

MataHukum menyoroti empat nama di Kemendag yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum:

Nama yang Terseret Jabatan / Peran di Kemendag Catatan dalam Dokumen Hukum

Aldison Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Menjabat sejak 5 Februari 2025.

Ronald Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Ditjen PKTN

Rangga Pejabat / Staf Kementerian Perdagangan

Michael Pejabat / Staf Kementerian Perdagangan

MataHukum: Jangan Jadikan Hukum Komoditas Politik

Mukshin Nasir mengingatkan bahwa jika KPK hanya fokus menyasar klaster Bea Cukai—termasuk membidik Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang dituding menerima aliran dana SG$ 213.600—tanpa menyentuh aktor di kementerian regulator seperti Kemendag, maka kredibilitas KPK taruhannya.

“Kasus ini adalah gurita suap impor. Bea Cukai adalah pintu keluar-masuk, tetapi regulasi dan perizinannya ada di Kementerian Perdagangan. Bagaimana mungkin orang-orang di Kemendag yang namanya sudah tertulis jelas di BAP belum juga dipanggil sebagai tersangka atau saksi kunci?” cecar Mukshin.

MataHukum mensinyalir ada upaya sistematis untuk melindungi pihak-pihak tertentu di Kemendag. Oleh karena itu, Mukshin menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar tidak bergeser menjadi sekadar alat pukul politik di level elit.

Menanti Tindakan Nyata Kedeputian Penindakan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari juru bicara KPK maupun pihak Kementerian Perdagangan terkait desakan pemeriksaan terhadap Aldison, Ronald, Rangga, dan Michael.

Publik kini menunggu langkah berani dari kedeputian penindakan KPK untuk membongkar tuntas skandal korporasi Blueray Cargo ini tanpa pandang bulu.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 81 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB