Terasmedia.co Jakarta — Pengunduran diri mendadak Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal DPP PSI, muncul tepat ketika publik sedang diguncang kasus dugaan penyadapan Presiden yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi Polri. Peristiwa ini pun memunculkan sejumlah pertanyaan publik, dan tidak bisa dianggap sekadar keputusan politik biasa.
Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir, menilai langkah yang diambil Raja Juli ini tidak terlihat seperti keputusan politik yang polos. Justru sebaliknya, muncul kecurigaan publik apakah langkah ini murni demi konsentrasi kerja, atau justru menjadi langkah berjaga-jaga untuk menghindari dampak politik yang lebih besar.
Pertanyaan Besar yang Belum Terjawab
Pertama, mengapa keputusan ini diumumkan baru sekarang?
Jika alasan utamanya adalah ingin fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan, seharusnya keputusan tersebut bisa diambil sejak awal ia menjabat. Namun kenyataannya, pengumannya baru muncul ketika kasus dugaan penyadapan Presiden meledak dan dinamika politik nasional berubah drastis.
Penundaan ini memunculkan spekulasi yang wajar, bahwa keputusan tersebut bukan lahir dari kesadaran prinsipil, melainkan karena tekanan situasi yang membuat posisinya di dalam partai menjadi berisiko.
Kedua, apakah ini bentuk “membersihkan diri” sebelum ada keterkaitan yang terungkap ke publik?
Suasana politik saat ini memang sedang bergejolak, seiring dengan banyaknya nama tokoh besar yang mulai diseret atau dipertanyakan keterkaitannya. Mundur secara mendadak dari jabatan strategis di partai, terkesan seperti menarik diri dari panggung sebelum tirai peristiwa ditutup. Meski saat ini belum ada bukti keterkaitan apa pun, kecurigaan publik tetap beralasan: apakah ada hal yang sudah diketahui namun belum terungkap, sehingga langkah menjauh ini dianggap sebagai pilihan paling aman?
Ketiga, mundur dari jabatan partai, namun tetap berlindung di balik jabatan negara.
Inilah poin yang paling mengganjal dari sisi etika politik. Ketika posisi di partai mulai terasa tidak aman, ia melepaskan jabatan di sana. Namun di saat yang sama, ia tetap memegang amanat sebagai Menteri.
Hal ini menciptakan kesan yang kurang baik, seolah-olah jabatan partai ditinggalkan saat mulai berisiko, sedangkan jabatan pemerintahan tetap dipertahankan karena dianggap lebih aman. Jika memang ingin menunjukkan sikap bersih sepenuhnya, publik pun berhak bertanya, mengapa tidak juga melepaskan jabatan menteri demi menjaga kepercayaan publik secara utuh. Atau justru jabatan menteri itulah yang menjadi tempat berlindung paling nyaman di tengah badai politik saat ini?
Kecurigaan Terbesar: Manuver “Memutus Akar Tanpa Memotong Pengaruh”
Menurut Mukhsin Nasir, hal yang paling perlu diwaspadai adalah kemungkinan adanya manuver “memutus akar tanpa memotong pengaruh”.
Di permukaan, ia melepaskan jabatan partai, namun dikhawatirkan tetap mengendalikan arah kebijakan dari balik layar. Sehingga ketika partai menghadapi masalah, ia bisa berkata bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat di sana.
Sementara ketika kebijakan pemerintahan menguntungkan kepentingan tertentu, ia tetap memiliki jalur yang kuat tanpa perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Inilah bahaya terbesar dari langkah yang tepat waktu namun kurang penjelasan ini. Yang terjadi bukanlah pemisahan yang sehat antara urusan partai dan negara, melainkan strategi berlapis: memiliki dua kaki di dua perahu, sehingga jika satu perahu terbalik, kaki lainnya tetap aman,” kata Mukhsin, Senin (9/11/2026)
Mukhsin menegaskan, Raja Juli memang berhak untuk mundur. Namun mundur tersebut jangan dijadikan tameng untuk menutup kemungkinan adanya keterkaitan, atau dijadikan strategi agar ia tetap bisa bertahan di posisi jabatan Menteri Kehutanan.
“Jika Raja Juli merasa bersih dan tulus, buktikanlah dengan keterbukaan, bukan dengan kepergian mendadak yang justru memunculkan lebih banyak tanda tanya di mata publik,” tutup Mukhsin.
