Terasmedia.co PANDEGLANG – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Pandeglang menolak wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Organisasi mahasiswa tersebut juga mendesak pemerintah mencabut penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar kawasan konservasi tersebut.
Sikap itu disampaikan menyusul munculnya polemik rencana translokasi Badak Jawa ke habitat baru. HMI MPO Pandeglang menilai, persoalan utama yang harus menjadi perhatian pemerintah bukan sekadar pemindahan satwa langka, melainkan jaminan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan habitat aslinya.
Ketua HMI MPO Cabang Pandeglang, Khoeru Rosi, mengatakan Ujung Kulon memiliki nilai ekologis yang tidak bisa diukur semata-mata dari kepentingan ekonomi maupun eksploitasi sumber daya alam.
“Ujung Kulon bukan sekadar hamparan wilayah yang dapat dipandang melalui kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Ujung Kulon merupakan warisan ekologis, benteng keanekaragaman hayati, serta habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya menjadi tanggung jawab bersama,” kata Khoeru kepada media, Rabu (18/11/2026).
Selain menyoroti rencana pemindahan Badak Jawa, HMI MPO Pandeglang juga mempertanyakan penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK sebagai WUP melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Menurut Khoeru, meskipun penetapan WUP tidak secara otomatis menjadi izin operasional pertambangan, kebijakan tersebut tetap perlu dikritisi karena berpotensi membuka ruang bagi aktivitas industri ekstraktif di sekitar kawasan konservasi.
Ia menilai terdapat kontradiksi dalam arah kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah berupaya menyelamatkan populasi Badak Jawa melalui rencana translokasi dengan alasan kerentanan habitat dan risiko bencana. Namun, di sisi lain, muncul kebijakan penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan yang berbatasan dengan kawasan konservasi.
“Logika kebijakan seperti ini patut dipertanyakan. Pemindahan satwa langka tanpa diikuti perlindungan menyeluruh terhadap kawasan penyangga justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
HMI MPO Pandeglang juga mengingatkan potensi dampak aktivitas pertambangan terhadap ekosistem pesisir dan laut. Ancaman tersebut antara lain kerusakan lingkungan, pencemaran perairan, hingga konflik pemanfaatan ruang laut dengan nelayan setempat.
Khoeru menegaskan, upaya konservasi Badak Jawa seharusnya dilakukan dengan memastikan habitat aslinya tetap terlindungi dari berbagai ancaman, termasuk ekspansi industri ekstraktif.
Atas dasar itu, HMI MPO Cabang Pandeglang menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menolak segala bentuk rencana pemindahan Badak Jawa yang tidak didahului pembenahan, pemulihan, dan perlindungan menyeluruh terhadap habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon.
Kedua, mendesak Kementerian ESDM mencabut dan meninjau ulang Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon.
Ketiga, menuntut pemerintah pusat dan daerah menjamin keutuhan zona penyangga TNUK dari segala bentuk ancaman industri ekstraktif yang berpotensi merusak ekosistem darat maupun laut.
“Jangan bicara menyelamatkan Badak Jawa jika ruang hidupnya tidak mendapat jaminan perlindungan,” tegas Khoeru.
HMI MPO Pandeglang berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya penyelamatan populasi Badak Jawa melalui pemindahan, tetapi juga memastikan seluruh kawasan penyangga dan ekosistem Ujung Kulon terbebas dari ancaman yang dapat mengganggu kelestariannya.











