Terasmedia.co Jakarta – Direktur Eksekutif Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyebut bahwa kebijakan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Raja Juli Antoni yang telah memasukkan sejumlah kader PSI ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry And other Land Use( FOLU) Net Sink 2030. Menurut Jerry, Menteri KLHK Raja Juli Antoni gagal paham dan tidak sejalan dengan role model Prabowo Subianto.
“Menteri KLHK Raja Juli Antoni gagal paham dan selama ikut retret selama 10 hari tak menyimak apa yang dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kehutanan akan berubah menjadi Kementrian Solidaritas Hutan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, Senin (9/3/2025)
Lebih lanjut, kata Jerry, dengan kebijakan yang banyak memasukan kader PSI di KLHK, menurutnya mencoreng nama Presiden Prabowo Subianto. Kata Jerry tentu ini tindakan nepotisme dan kolusi terbesar di kementerian kehutanan.
“Menteri Raja Juli Antoni melakukan kesengajaan dengan mengangkat 11 kader PSI, dia telah melawan program efisiensi anggaran di Kemenhut,” ucap Jerry.
Jerry menyebut bahwa PSI merupakan partai gurem, meskipun kata Jerry partai tersebut milik Presiden Jokowi yang tak lolos senayan. Tapi, kata Jerry, partai tersebut sangat luar biasa karena bisa membagi-bagi jabatan di kehutanan.
“Sangat bahaya, jika ada 2 atau 3 kader PSI di kabinet Prabowo. Maka semua kader mereka akan duduk di Kementerian. Itulah kalau mengangkat Menteri bukan sesuai based competence (berdasarkan kompetensi) dan tak menguasai bidang yang dipimpinnya. Saya kira Presiden Prabowo bisa membatalkan 11 kader PSI di Kementerian Kehutanan,” jelas Jerry.
Sebelumnya sorotan juga datang dari Pengamat Kehutanan, Mr Mukhsin Nasir, dalam percakapannya dengan wartawan di Jakarta, Senin (10/03/2025). Menurut Mukhsin, munculnya berbagai kritik di media tentang kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan tamparan Presiden Prabowo.
“Kinerja Menteri Raja Juli Antoni dianggap hanya membawa misi kepentingan partai PSI di Kementerian Kehutanan,” ujar Mukhsin Nasir yang juga Sekjen MataHukum.
Dia menyatakan, tindakan Menteri Raja Juli inilah menjadi pemicu hebohnya pemberitaan di media, sebab jumlah jabatan di Kementerian Kehutanan menjadi jabatan titipan dari orang-orang partai PSI. Menurut Mukhsin Nasir, polemik yang terjadi saat ini adalah gambaran kinerja Menteri Raja Juli di mana publik buruk.
“Ini jelas akan mengganggu kinerja Kementerian Kehutanan yang dinakhodai Raja Juli,” tandas Mukhsin.
Menurut Mukhsin, kinerja pencapaian Menteri Raja Juli pun akan menghambat program Presiden Prabowo dalam membangun kemajuan Kementerian Kehutanan, termasuk program Presiden Prabowo tata kelola kehutanan yang melibatkan sejumlah instansi terkait dalam satuan tugas atau satgas. Para kader kader titipan Menteri Kehutanan Raja Juli saat inipun dinilai tidak memiliki kapasitas kemampuan tentang kehutanan. Hal inipun akan menjadi persoalan besar di Kementerian Kehutanan kedepan.
“Maka sebaiknya Presiden Prabowo segera copot Menteri Raja Juli dan Presiden segera menunjuk Menteri Kehutanan yang mumpuni memiliki pengetahuan secara teknis dan berpengalaman cukup agar mampu membawa Kementerian Kehutanan sebagaimana yang di harapkan dalam kabinet pemerintahan presiden Prabowo sebagai Presiden harapan rakyat,” tutup Mukhsin Nasir.
Ke-12 pengurus dan kader PSI tersebut adalah sebagai berikut:
1. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI), sebagai Penanggung Jawab.
2. Andy Budiman (Waketum PSI), sebagai Dewan Penasihat Ahli.
3. Suci Mayang Sari (Bendahara Umum PSI), sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas
4. Kokok Hardhianto Dirgantoro (Ketua Koordinator PSI), sebagai anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari.
5. Sigit Widodo (Ketua PSI), sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon.
6. Furqan Amini Chaniago, sebagai anggota Bidang Konservasi.
7. Andi Syaiful Oeding, sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut.
8. Yus Ariyanto, sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut.
9. Danik Eka Rahmaningtyas, sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
10. Endika Fitra Wijaya, sebagai Staf Kesekretariatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari.
11. Rama Hadi Prasetyo, sebagai Staf Kesekretariatan Bidang Peningkatan Cadangan Karbon.
12. Nadya Maharani Irawan, sebagai Staf Kesekretariatan Bidang Konservasi.
