Jakarta – Pengamat politik dan siber menyoroti dugaan masih kuatnya pengaruh jaringan relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di sejumlah perusahaan pelat merah atau badan usaha milik negara (BUMN). Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memastikan pengelolaan BUMN berjalan profesional dan tidak terjebak dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
Menurut pengamat tersebut, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang menduduki kursi direksi dan komisaris, melainkan juga menyangkut konsistensi pemerintahan dalam menerapkan meritokrasi, mengevaluasi kinerja pejabat, serta memastikan tidak ada kelompok politik yang memperoleh keistimewaan karena kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya, ungkapnya saat diwawancara wartawan 17 Oktober 2026.
“Persoalannya, apakah jabatan-jabatan strategis di BUMN benar-benar diisi berdasarkan kompetensi dan kinerja, atau justru masih dipengaruhi oleh jaringan politik masa lalu. Ini harus dijawab melalui evaluasi yang objektif dan transparan,” demikian pandangan pengamat tersebut.
Pengamat itu menilai, kekuatan politik Joko Widodo selama dua periode pemerintahannya tidak terlepas dari peran jaringan relawan yang aktif membangun dukungan politik. Sebagian jaringan tersebut juga disebut memiliki hubungan dengan berbagai lingkaran kekuasaan dan jabatan strategis di perusahaan pelat merah.
Pergantian kepemimpinan nasional dari Jokowi kepada Prabowo Subianto, menurutnya, seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh jabatan strategis di BUMN berdasarkan rekam jejak, kompetensi, integritas, dan pencapaian kinerja.
Namun, ia mempertanyakan keberadaan sejumlah pejabat yang disebut telah menduduki jabatan di lingkungan BUMN selama bertahun-tahun dan masih bertahan pada pemerintahan saat ini.
Ia juga menyoroti dugaan adanya pihak-pihak yang sebelumnya dikenal dekat dengan jaringan relawan Jokowi, tetapi kini menunjukkan kedekatan dengan pemerintahan Prabowo.
“Jangan sampai pergantian pemerintahan hanya mengubah cara seseorang membangun kedekatan politik, sementara pola penempatan jabatan dan kepentingan di belakangnya tidak pernah dievaluasi. Jabatan publik dan posisi strategis di BUMN bukan tempat untuk sekadar mengamankan posisi,” tegasnya.
Meski demikian, dugaan afiliasi politik maupun motif mempertahankan jabatan tersebut perlu diuji melalui data, rekam jejak, dan mekanisme evaluasi resmi, bukan hanya berdasarkan persepsi politik.
Pendukung Militan Prabowo di Daerah Merasa Terpinggirkan
Di sisi lain, pengamat menilai terdapat persoalan yang tidak kalah serius, yakni dugaan kurangnya perhatian terhadap para pendukung militan Prabowo di tingkat akar rumput.
Ia menyebut, sebagian pengurus dan relawan pendukung Prabowo di daerah merasa tidak memperoleh perhatian yang sebanding setelah kontestasi politik berakhir. Bahkan, menurutnya, terdapat kelompok pendukung yang merasa hanya menjadi penonton ketika kesempatan dan akses di lingkungan kekuasaan diperebutkan.
Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kekecewaan apabila tidak direspons melalui komunikasi politik yang terbuka dan mekanisme pembinaan organisasi yang jelas.
“Prabowo bukan hanya didukung oleh Partai Gerindra. Ada banyak elemen masyarakat, relawan, dan pendukung militan di daerah yang ikut berjuang. Jangan sampai mereka hanya dibutuhkan ketika momentum politik berlangsung, tetapi setelah kekuasaan diperoleh justru dilupakan,” ujarnya.
Menurut dia, loyalitas politik tidak seharusnya dibalas dengan pembagian jabatan secara otomatis. Namun, pemerintah dan organisasi politik perlu memastikan bahwa aspirasi, kontribusi, serta persoalan yang disampaikan para pendukung tetap memperoleh perhatian yang layak.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan kepentingan antara relawan, pengurus partai, dan kelompok pendukung tidak berkembang menjadi konflik internal yang merugikan konsolidasi pemerintahan.
Pengamat turut menyinggung PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan pelat merah yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan mengenai penempatan jabatan dan keberlanjutan jaringan politik di lingkungan BUMN.
Menurutnya, perlu dilakukan penelusuran terhadap rekam jejak direksi dan komisaris, masa jabatan, proses pengangkatan, capaian kinerja, serta kemungkinan konflik kepentingan dalam penempatan pejabat perusahaan.
Ia mempertanyakan apakah proses regenerasi kepemimpinan dan evaluasi jabatan telah berjalan secara terbuka, termasuk apakah kesempatan bagi tenaga profesional yang memiliki kompetensi telah diberikan secara adil.
Di saat yang sama, ia menyoroti keluhan sebagian pendukung Prabowo di Banten yang merasa kontribusinya belum mendapat perhatian memadai.
“Jangan sampai orang-orang yang sudah bekerja dan berjuang di tingkat akar rumput justru merasa ditinggalkan, sementara persoalan regenerasi jabatan di perusahaan pelat merah tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Pemerintah harus membuktikan bahwa profesionalisme menjadi dasar utama, bukan kedekatan dengan kekuasaan,” katanya.
Penilaian mengenai afiliasi politik pejabat Krakatau Steel maupun masa jabatan masing-masing perlu didukung data resmi sebelum ditarik menjadi kesimpulan.
Pengamat tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto dan pihak terkait untuk memastikan evaluasi terhadap direksi serta komisaris BUMN dilakukan berdasarkan ukuran yang jelas, meliputi kinerja perusahaan, kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap tata kelola, dan potensi konflik kepentingan.
Menurutnya, pergantian pejabat tidak boleh dilakukan semata-mata karena perbedaan afiliasi politik. Sebaliknya, pejabat yang tidak memenuhi standar kinerja dan integritas harus dievaluasi melalui prosedur yang berlaku, tanpa memandang siapa yang mengangkatnya atau jaringan politik yang mendukungnya.
Ia menegaskan, agenda pembenahan BUMN seharusnya diarahkan pada peningkatan kinerja perusahaan, perlindungan kepentingan negara, dan profesionalisme pengelolaan aset publik.
“Presiden perlu memastikan bahwa BUMN tidak menjadi ruang bagi kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruh tanpa evaluasi. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu menjaga komunikasi dengan masyarakat dan para pendukungnya di daerah. Yang harus diutamakan adalah kepentingan negara, bukan kepentingan jaringan politik,” pungkasnya.
