ARUN Banten: Pemindahan Badak Jawa Tanpa Kajian Melanggar UU

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 08:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Banten,Pandeglang -Ketua DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Provinsi Banten, M.Yopi Rianda, SH.MH, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.

Menurutnya, pemindahan tanpa kajian ilmiah yang tuntas berpotensi melanggar aturan.

“Badak Jawa itu satwa paling langka di dunia. Tidak bisa dipindahkan hanya berdasarkan wacana. Harus ada dasar hukum dan kajian yang matang,” ujar M. Yopi Rianda, Rabu (18/11).

Wacana pemindahan ini sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di forum COP31 di Turki. Alasannya, Ujung Kulon rawan tsunami akibat erupsi Anak Krakatau.

Namun Yopi menegaskan, alasan itu saja belum cukup.

Badak Jawa adalah satwa dilindungi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) melarang penangkapan dan pengangkutan satwa dilindungi, kecuali untuk penelitian dan penyelamatan dengan izin resmi.

Selain itu, pemindahan diatur dalam Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024. Syaratnya, harus ada ancaman nyata, ada kajian habitat baru, kecukupan pakan, daya dukung, dan dampaknya terhadap satwa lain.

Masalahnya, Kementerian Kehutanan sendiri menyatakan kelayakan Alas Purwo belum dapat dipastikan. Alas Purwo masih sebatas lokasi yang diusulkan untuk dikaji, belum ditetapkan sebagai habitat kedua.

“Kalau status hukum lokasinya saja belum jelas, bagaimana mau memindahkan? Zonasinya belum ada,” kata Yopi.

Ia juga mengingatkan asas kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kebijakan yang berdampak besar terhadap lingkungan wajib dikaji terlebih dahulu.

Yopi juga meminta rencana ini dibuka ke publik. Masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan pegiat konservasi berhak mengetahui kajiannya.

Ia pun menyoroti persoalan perburuan ilegal di Ujung Kulon. Pada 2024, sedikitnya 26 Badak Jawa mati akibat perburuan. Menurutnya, jika pengamanan belum dibenahi, pemindahan hanya memindahkan masalah.

“Pemindahan boleh dilakukan, tetapi harus oleh negara, harus ada kajian tuntas, harus transparan, dan status Alas Purwo harus ditetapkan dulu. Kalau tidak, berpotensi melanggar UU KSDAHE dan UU PPLH,” tutupnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Klaim Asuransi Rp500 Juta Ditolak, Ahli Waris Seret Simas Jiwa ke Pengadilan
Legislator Pandeglang Tolak Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
Jelaskan Inovasi SPPG di Hadapan Prabowo, AKBP Victor Diguyur Apresiasi
Ketua Umum DPP Jagatara: Sufmi Dasco Ahmad Sosok Paling Tepat Dampingi Presiden Prabowo
Komunitas Masyarakat Sumatera Utara Dukung Penuh Sufmi Dasco jadi Wapres RI
Rekam Jejak Panjang di Parlemen, NasDem: Dasco Komunikator Ulung yang Dibutuhkan Indonesia Sebagai Wapres
Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:59 WIB

Klaim Asuransi Rp500 Juta Ditolak, Ahli Waris Seret Simas Jiwa ke Pengadilan

Rabu, 18 November 2026 - 08:42 WIB

ARUN Banten: Pemindahan Badak Jawa Tanpa Kajian Melanggar UU

Selasa, 17 November 2026 - 21:53 WIB

Jelaskan Inovasi SPPG di Hadapan Prabowo, AKBP Victor Diguyur Apresiasi

Senin, 16 November 2026 - 15:59 WIB

Ketua Umum DPP Jagatara: Sufmi Dasco Ahmad Sosok Paling Tepat Dampingi Presiden Prabowo

Senin, 16 November 2026 - 12:27 WIB

Komunitas Masyarakat Sumatera Utara Dukung Penuh Sufmi Dasco jadi Wapres RI

Berita Terbaru