Terasmedia.co Jakarta – Terkait bocornya data nomor ponsel sebanyak 1,3 Miliar dan khususnya 325 juta di Indonesia diduga kuat berhasil diretas oleh hacker yang belum diketahui siapa pelakunya. Perihal tersebut memancing loyalis Presiden Jokowi angkat bicara.
Menurut Sekretaris Jenderal Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh kebocoran data tersebut memperlihatkan lemahnya proteksi (perlindungan) data pribadi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi terhadap data pelanggan dalam negri.
Untuk itu pihaknya meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi agar memperkuat pertahanan internalnya dengan merekrut orang-orang yang kompeten dibidangnya. “Banyak anak negri ahli IT (programer) yang jago-jago yang enggak kalah dengan SDM luar negri,” ujar Sekjen Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh, Jumat (9/9/2022).
Baca juga : Azka Aufary Ramli : Indonesia butuh Wakil Rakyat yang Cekatan
Selain itu ia juga menilai bahwa Menteri dan jajaran khususnya Dirjen Aptika Kemenkominfo masih lemah dalam menentukan _road map_ seperti apa pertahanan dan perlindungan data pribadi penduduk Indonesia ke depannya.
“Ya.. Kalau kominfo masih lemah di bawah komando Menteri Kominfo Jhoni G Plate dan secara teknisnyanya Dirjen Aptika, Samuel Abrijani Pangarepan yang enggak punya _road map_ ke depannya untuk antisipasi bobol data pribadi dari peretas, sebaiknya mereka berdua mundur. Jadi enggak ada lagi saling lempar masalah dengan institusi lain,” papar mantan aktivis mahasiswa ini.
Lanjutnya, meski hal ini kelihatan sepele dan tak terlihat secara fisik, namun kata Akhrom bocornya data pribadi sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup seseorang. Sebab kata dia, rentan untuk disalahgunakan, apalagi digunakan untuk perbuatan pidana.
“Memang keliatan sepele dan enggak kelihatan secara fisiknya, tapi ini bahaya bagi kehidupan kita, apalagi data-data yang bocor rentan disalahgunakan. Dan, kalau data itu disalahgunakan untuk perbuatan pidana, siapa yang bertanggungjawab? Mau Kemenkominfo bertanggungjawab?” tegas Akhrom.
Oleh karena itu Akhrom menegaskan lagi agar Menteri Komominfo dan para jajaran di bawahnya untuk segera dapat menyelesaikan persoalan bocornya data pribadi penduduk Indonesia.
“Kalau enggak mampu kami tegaskan sebaiknya mundur secara terhormat. Karena ini bukan masalah kecil, ini masalah besar yang sedang dihadapi negara dan bangsa saat ini. Jadi, kalau enggak kami yang meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencopot kedua pejabat ini. Lebih baik mereka berdua di copot daripada bangsa ini terancam lebih parah ke depannya,” imbuhnya.
“Soalnya aneh aja kalau seorang Menteri dan Dirjennya meminta _hacker_ untuk tidak menyerang. Harusnya mereka sudah paham cara antisipasinya bagaimana menangkal agar bisa melindungi data dari peretasan. Kalau _hacker_ kan enggak bisa kita prediksi kapan dia menyerang dan mencuri data,” tutup Akhrom. (Red)
