Berantas Korupsi Sampai ke Akar, Gerak 08 Sumsel Dukung Langkah Presiden Prabowo

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 7 Oktober 2025 - 23:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto: Gerakan Ekonomi Rakyat 08 Sumatera Selatan.

i

Keterangan foto: Gerakan Ekonomi Rakyat 08 Sumatera Selatan.

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Sumsel – Ketua Gerak 08 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Sefto Jepersen, berkomitmen untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat dan berintegritas adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama, kami akan terus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi.

Korupsi di Sumatera Selatan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan kasus korupsi yang signifikan di Indonesia.

Jenis Korupsi yang Sering Terjadi, seperti;

•Korupsi Dana Publik: Pengelolaan keuangan publik yang tidak transparan dan akuntabel dapat memicu terjadinya korupsi.

•Penyalahgunaan Kekuasaan: Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

•Suap dan Gratifikasi: Praktik suap dan gratifikasi yang dapat merusak proses pengambilan keputusan dan menciptakan ketidakadilan.

Sektor yang Rawan Korupsi:

•Pengadaan Barang dan Jasa: Proses pengadaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat memicu terjadinya korupsi.

•Perizinan dan Tata Niaga: Proses perizinan dan tata niaga yang tidak jelas dan tidak transparan dapat memicu terjadinya korupsi.

•Pertanahan: Sengketa tanah dan penyalahgunaan sertifikat tanah dapat memicu terjadinya korupsi.

Gerak 08 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan juga mengusulkan dan mengupayakan Pemberantasan Korupsi di Sumatera Selatan, seperti;

•Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan.

•Pengawasan yang Ketat: Meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap proses pengadaan dan pengelolaan keuangan publik.

•Pendidikan Anti-Korupsi: Meningkatkan pendidikan anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi.

Oleh karena itu kami Gerak 08 kabupaten Muara Enim Sumatera selatan, menegaskan Masalah korupsi di Sumatera Selatan harus serius ditangani secara efektif. Korupsi dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, memperburuk perekonomian, dan menghambat pembangunan daerah.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi
Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten
Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi

Minggu, 15 November 2026 - 20:54 WIB

Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten

Kamis, 12 November 2026 - 19:46 WIB

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB