Terasmedia.co Jakarta — Ketika narasi penyerahan surat “mundur” Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul di Bandara Halim, gelombang pertanyaan publik pun langsung meledak. Bukan hanya soal apakah surat itu benar‑benar diserahkan, melainkan pilihan besar yang sedang dihadapi bangsa: mundur sukarela, atau dimakzulkan melalui proses lembaga negara.
Kedua jalur itu sama‑sama mengosongkan jabatan Wakil Presiden. Namun, dampak hukum, politik, hingga catatan sejarah yang ditinggalkannya akan terasa sangat berbeda.
Mundur Sukarela, Pilihan yang Cepat dan Bersifat Pribadi
Mundur sukarela adalah langkah yang berasal dari inisiatif pribadi, diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Presiden, prosesnya relatif cepat, dan tidak perlu menunggu persetujuan DPR, MK, maupun MPR. Keputusan ini berlaku efektif begitu surat diterima dan diumumkan kepada publik. Setelah itu, Presiden memiliki kewajiban mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR dalam waktu 60 hari, lalu MPR memilih satu orang.
Secara hukum, mundur sukarela tidak melahirkan putusan resmi negara yang menyatakan yang bersangkutan bersalah. Catatan sejarah akan mencatatnya sebagai kepergian yang terhormat. Tetapi, langkah ini tidak menghapus tanggung jawab hukum atas perkara pidana maupun perdata yang mungkin masih berjalan secara terpisah. Pengunduran diri juga tidak mengesahkan atau menolak kebenaran tuduhan yang beredar, ia hanya menandai berakhirnya masa jabatan di posisi Wakil Presiden.
Dari sisi politik, mundur sukarela dapat dipandang sebagai sikap kenegarawanan yang mengutamakan kedamaian bangsa. Langkah ini bisa mencegah rakyat terbelah akibat proses panjang di parlemen, sekaligus menjaga kehormatan pribadi dan lembaga. Meski begitu, publik juga bisa menafsirkan keputusan ini sebagai “pengakuan kebenaran tuduhan”, meskipun belum ada proses pembuktian yang tuntas.
Dimakzulkan, Proses Pemberhentian Paksa yang Penuh Beban Konstitusional
Berbeda dengan mundur sukarela, pemakzulan adalah proses pemberhentian paksa oleh lembaga negara, yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, dengan tiga tahapan yang berat.
Tahap pertama dimulai dari DPR. Parlemen harus menggelar rapat paripurna dengan kuorum minimal dua pertiga anggota yang hadir, lalu usul pemakzulan harus disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir sebelum dikirim ke Mahkamah Konstitusi.
Tahap kedua dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. MK akan memeriksa dan mengadili dalam waktu paling lama 90 hari, untuk memutuskan apakah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran atau sudah tidak lagi memenuhi syarat menjabat.
Tahap ketiga berada di MPR. Jika MK memutuskan terbukti, maka MPR wajib menggelar sidang dalam waktu 30 hari, dengan kehadiran minimal tiga perempat anggota dan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir, untuk memberhentikan yang bersangkutan.
Secara hukum, hasil pemakzulan akan melahirkan putusan resmi negara yang menjadi catatan hukum permanen. Prosesnya memakan waktu berbulan‑bulan, dengan kemungkinan sengketa prosedural di setiap tahap. Dasar pemakzulan pun harus jelas: pengkhianatan negara, korupsi, pidana berat, perbuatan tercela, atau kondisi yang membuat yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat menjabat. Putusan MK dan MPR bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat secara konstitusional.
Dari sisi politik, proses pemakzulan berisiko menciptakan pembelahan bangsa yang sangat dalam. Rakyat bisa terbagi menjadi dua kubu, dan polemik bisa berlangsung sangat lama. Ambang kuorum yang tinggi membuat hasil akhir pemakzulan pun belum tentu tercapai. Jika pemakzulan gagal, yang bersangkutan tetap menjabat dengan posisi politik yang justru semakin diperkuat. Namun jika berhasil, pemberhentian paksa itu akan tercatat dalam sejarah negara dengan dampak psikologis dan politik yang sangat besar.
Mundur Menutup Keretakan, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
“Mundur adalah keputusan politik yang menutup keretakan bangsa, dimakzulkan adalah proses hukum yang membuka luka secara terbuka. Pilihan pertama menjaga martabat; pilihan kedua mempertaruhkan kehormatan di meja pengadilan publik. Keduanya sah secara konstitusi, tapi dampaknya terhadap persatuan negara tidak sama. Di atas segalanya, kepentingan rakyat dan kestabilan pemerintahan harus lebih diutamakan daripada pertarungan yang berlarut‑larut,” tegas Mukhsin Nasir.
