Terasmedia.co Jakarta — Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perkembangan penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Usulan yang diserahkan pada Rabu, 11 November 2026, berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah dan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menanggapi perkembangan tersebut, Eksaminator Hukum Tata Negara, Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., menilai pengajuan HMP merupakan penggunaan hak konstitusional anggota DPR yang harus dihormati. Namun, ia mengingatkan, pengajuan hak tersebut tidak serta‑merta dapat dimaknai sebagai keputusan pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden.
Menurut Wildan, terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, serta Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
“Harus dipahami bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan pintu masuk dalam proses politik ketatanegaraan, bukan keputusan akhir pemberhentian Wakil Presiden. Sebanyak 120 anggota DPR yang mengusulkan memang menunjukkan adanya dukungan politik yang signifikan, tetapi secara hukum tetap harus diuji melalui mekanisme konstitusi. Tidak boleh ada anggapan bahwa seseorang otomatis dapat diberhentikan hanya karena munculnya usulan dari anggota DPR,” ujar Wildan.
Ia menjelaskan, setelah usulan HMP disampaikan dalam Rapat Paripurna, DPR harus menjalankan prosedur pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Apabila pendapat DPR telah disetujui melalui persyaratan kuorum dan persetujuan yang ditentukan, DPR dapat melanjutkan dengan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi.
Dalam tahapan tersebut, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
“Di sinilah letak pentingnya Mahkamah Konstitusi, bahwa DPR tidak dapat bertindak sebagai lembaga yang sekaligus menuduh, membuktikan, dan memutus pemberhentian. Konstitusi menempatkan MK sebagai lembaga yang menguji dan memberikan putusan atas pendapat DPR. Oleh karena itu, argumentasi hukum, alat bukti, serta relevansi persoalan yang dipersoalkan harus benar‑benar dibuktikan,” tegasnya.
Wildan juga menerangkan bahwa apabila MK memutus pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya tidak otomatis berakhir dengan pemberhentian. DPR kemudian meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diputuskan dalam sidang paripurna MPR sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, terdapat tiga institusi negara yang memiliki peran berbeda: DPR sebagai pengusul dan pemegang pendapat politik konstitusional, MK sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus pendapat DPR, serta MPR sebagai lembaga yang mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Lebih lanjut, Wildan menekankan bahwa substansi persoalan ijazah dan persyaratan pencalonan harus ditempatkan dalam konstruksi hukum yang tepat. Harus dibedakan antara persoalan persyaratan pencalonan pada saat pemilihan dengan persoalan pemberhentian pejabat yang telah menjabat. Keduanya tidak dapat disamakan tanpa pengujian berdasarkan ketentuan konstitusi.
“Persoalan mendasar yang harus dijawab adalah apakah fakta dan dasar hukum yang diajukan benar‑benar memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, khususnya mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ini bukan semata‑mata persoalan perdebatan politik, melainkan harus dibuktikan secara objektif dan konstitusional,” tambahnya.
Wildan berharap Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026, dapat menjadi ruang pengujian argumentasi yang terbuka, objektif, dan bertanggung jawab. Menurutnya, proses tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap konstitusi.
“Pada akhirnya, mekanisme pemakzulan bukan instrumen untuk memenuhi kepentingan politik sesaat, melainkan mekanisme konstitusional untuk menjaga akuntabilitas penyelenggara negara. Siapa pun yang menduduki jabatan Presiden maupun Wakil Presiden harus tunduk pada konstitusi, tetapi setiap proses pemberhentiannya juga wajib tunduk pada konstitusi,” tutup Wildan.
